Sehari setelah keluhan sopir diterima Presiden, Polisi Jakut dan Pelabuhan tangkap 49 preman

Jakarta (ANTARA) - Sehari setelah beberapa sopir mengeluhkan adanya premanisme dan pungli kepada Presiden Jokowi, Tim Gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap 49 orang, tujuh di antaranya adalah karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) diduga preman pelaku pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan penangkapan dari lingkup Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 42 orang dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap sebanyak tujuh orang.

"Saya katakan ini baru permukaan. Kemarin, perintah bapak Kapolda Metro Jaya bentuk tim usai adanya satu keluhan sopir truk. Makanya kami mengamankan (menangkap) pelaku-pelaku ini, ada 49 orang," kata Yusri dalam konferensi pers di Markas Polres Metro Jakarta Utara, Jumat.

Baca juga: Sopir pelabuhan keluhkan premanisme dan pungli, Presiden langsung perintahkan Kapolri

Yusri menambahkan, penangkapan dalam lingkup Polres Jakarta Utara sendiri sebanyak 42 orang, terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 28 orang, yang ditangkap dari dua lokasi, yaitu dari depo PT DKM (12 orang) dan dari depo PT DFC (16 orang).

Kemudian Polsek Cilincing menangkap enam orang dan Polsek Tanjung Priok menangkap delapan orang.

Sementara itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap tujuh tersangka masing-masing berinisial MAG (37), RD (41), AS (36), WW (24), BEP (31), RPH (50), dan B (42).

Mereka merupakan karyawan operator "crane" yang bertugas sif malam di Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk melayani aktivitas bongkar muat kontainer.

Yusri mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penangkapan masih bisa bertambah.

Petugas turut menyita sejumlah pecahan uang kertas dari nominal Rp 5.000 sampai Rp 50.000 sebagai barang bukti kasus tersebut.

Saat ini, tim yang mengusut kasus tersebut masih menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

"Kami akan rapat dengan pihak terkait, apa yang jadi pokok masalah di sini, kenapa terjadi macet," ujar dia.

Yusri mengatakan akan mengenakan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindakan pemerasan dengan ancaman terhadap para pelaku dengan ancaman hukuman, maksimal sembilan tahun penjara.

Baca juga: Kapolri instruksikan seluruh Polda, Polres dan jajaran berantas premanisme

Baca juga: Kapolri: Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang lakukan premanisme