Bulog pastikan tak ada impor beras tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan tidak akan melakukan impor beras untuk tahun ini dikarenakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sudah mencapai 1,3 juta ton dan akan terus bertambah.

"Sampai saat ini Bulog punya stok mendekati 1,5 juta ton untuk bulan ini. Kita masih mungkin menyerap sampai Juni karena masih ada sisa panen bulan Mei ini, sehingga akan tetap bertambah jumlah yang sekarang kita laporkan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sementara untuk bulan Agustus hingga September 2021, Budi Waseso memperkirakan Bulog masih akan menyerap panen padi petani yang ditanam di musim kemarau atau biasa disebut panen gadu. Oleh karena itu, dia menerangkan ketentuan pemerintah bahwa stok CBP Bulog harus berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton sudah dapat terpenuhi.

"Jadi kita bisa menjamin sampai akhir tahun ini khususnya Bulog tidak akan impor beras dari luar negeri, karena kebutuhan untuk CBP sudah terpenuhi," tegas Budi Waseso atau yang akrab dipanggil Buwas.

Bulog mencatatkan realisasi pengadaan gabah dan beras sejak bulan Januari sampai 17 Mei 2021, sebesar 670.916 ton. Dengan memanfaatkan momentum panen raya, Perum Bulog mengoptimalkan pengadaan beras dalam negeri untuk menjaga stok CBP pada kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton.

Per 17 Mei 2021, stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai 1.395.376 ton yang terdiri dari 1.378.047 ton merupakan stok CBP dan sisanya 17.329 ton beras komersial.

Menurut Buwas, stok tersebut cukup untuk penjualan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) atau operasi pasar, tanggap darurat bencana, dan bantuan sosial.

Buwas juga memberikan catatan bahwa tidak terjadi lonjakan harga beras selama bulan Ramadhan, menjelang Lebaran, maupun setelah Lebaran.

Baca juga: Presiden Jokowi minta Sri Mulyani bantu anggaran Bulog serap beras petani

Baca juga: Presiden Joko Widodo tegaskan beras impor belum masuk

Baca juga: Ada potensi maladministrasi keputusan impor beras sebut Ombudsman