Pemprov Jawa Barat optimalkan pembangunan di desa perbatasan

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoptimalkan pembangunan desa perbatasan karena selain merupakan pintu masuk menuju Jabar, daerah-daerah itu pun merupakan representasi Jabar sehingga harus ditata dengan baik.

"Terbaru yang kemarin diresmikan, di Desa Singabraja dan Singabangsa, Kecamatan Tenjo, di Kabupaten Bogor. Kemudian sebelumnya pada 2020 sudah dibangun tujuh tugu desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Jumat.

Dia mengatakan Pemprov Jabar memberi perhatian lebih bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Banten.

Keberpihakan ini dilakukan dengan memberi bantuan keuangan, optimalisasi BUMDes, hingga membangun tugu desa untuk mempertegas batas administrasi wilayah.

Menurut dia, penataan salah satunya dilakukan dengan membangun tugu desa di setiap desa perbatasan dan terdapat 101 desa di Jabar yang berbatasan langsung baik dengan Jawa Tengah dan Banten.

Dia memastikan pihaknya akan membangun tugu desa di seluruh daerah perbatasan tersebut.

Selain menunjukkan batas administrasi wilayah, menurut Bambang, tugu desa diperlukan untuk memperkuat kewibawaan dan identitas Jabar.

Setiap tugu yang dibangun memperlihatkan simbol Kujang yang merupakan senjata khas masyarakat Jabar.

Selain itu, menurutnya, di tugu pun terdapat tiga pilar yang juga merupakan simbol bahwa pembangunan desa di Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dilakukan melalui tiga program strategi yakni one village one product, desa digital, dan gerakan membangun desa.

Lebih lanjut Bambang mengatakan berbagai keberpihakan lainnya diberikan Pemprov Jabar bagi desa perbatasan.

Salah satunya dengan membantu optimalisasi BUMDes di 101 desa perbatasan dan tak hanya itu, berbagai pembangunan seperti perbaikan situ dan irigasi di desa perbatasan terus dikerjakan.

"Ada juga bantuan keuangan khusus dari provinsi, pembangunan rutilahu, dan bantuan listrik gratis," katanya.

Bambang menambahkan, pihaknya pun memastikan adanya keberpihakan bagi desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain, seperti insentif untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyediakan media luar ruang (papan reklame).

Menurutnya, provinsi akan memberi anggaran untuk pembuatan papan reklame di setiap desa. "Nantinya billboard ini multifungsi, bisa untuk menginformasikan program-program provinsi, pemerintahan desa, atau untuk promosi produk-produk desa," katanya.

Selain itu, menurut dia pihaknya juga mengupayakan agar pemerintah desa meningkatkan tata kelola keuangan, salah satunya dengan menggunakan nontunai dalam setiap transaksi.

"Non tunai akan lebih cepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabel. Kita sudah bekerjasama dengan Bank BJB untuk menyiapkan aplikasinya," ujarnya.

Baca juga: Presiden minta potensi desa-desa di Indonesia dikembangkan

Baca juga: Legislator Jabar dorong pemekaran desa untuk percepat pembangunan

Baca juga: IPB dukung perencanaan pembangunan desa berbasis data