DPRD Bogor: 1.000 lebih koperasi berstatus mandul

Cibinong, Bogor (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat dari total 1.707 koperasi di wilayahnya, ada 1.000 lebih di antaranya berstatus non aktif alias mandul.

"Dari data yang saya miliki, ada 1.707 koperasi di Kabupaten Bogor. Namun, tercatat hanya 605 unit yang aktif dan sisanya koperasi tidak aktif. Nah ini mau diaktifkan lagi atau mau dibubarkan. Pemda harus jeli," ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim di Cibinong, Bogor, Rabu.

Menurutnya, padahal sektor UMKM dan koperasi dianggap menjadi ujung tombak dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Bogor mulai bergerak membenahi koperasi mandeg dan memberi perhatian lebih pada unit-unit koperasi yang berpotensi maju.

Politisi PKS itu meminta Pemkab Bogor untuk mendeteksi potensi yang dimiliki sebuah unit koperasi.



Jika pun ada keinginan mengaktifkan koperasi yang tidur, maka harus bisa dipastikan koperasi itu berjalan dengan baik.

"Jangan sampai sudah dibentuk atau diaktifkan kembali, lalu jalan di tempat. Insha Allah kami di DPRD siap mendukung, karena kami meyakini ujung tombak pemulihan ekonomi itu UMKM dan koperasi," kata Agus Salim.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana mengakui peran koperasi menjadi krusial terutama saat masyarakat membutuhkan pinjaman modal untuk usaha.

"Karena saat ini, sektor perbankan sangat hati-hati dalam menyalurkan bantuan kredit terutama untuk UMKM. Kemudian, di sini, seharusnya ada peran koperasi," kata Asep.

Menurutnya, Dinas Koperasi dan UMKM akan terus berupaya mensinergikan antara UMKM yang berjumlah 25.517 dan koperasi.

"Karena jika UMKM bergabung dengan koperasi, mereka akan memiliki daya tawar dan lebih mudah mengakses bantuan permodalan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Kota Bogor berpihak kepada UMKM saat pandemi COVID-19

Baca juga: Paguyuban UMKM Kota Bogor dukung anggota eksis dan mandiri

Baca juga: Koperasi di Kabupaten Bogor dukung TNI bangun infrastruktur pedesaan