Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok terutama beras, pemerintah telah menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), agar dapat memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan juga kestabilan harga.
Sejarah perusahaan pelat merah itu memang cukup panjang, dan pada tahun 2021 ini Perum Bulog usianya genap menginjak 54 tahun.
Perum Bulog merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum.
Sebagai LPND, Perum Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara sebagai BUMN, perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Dalam perjalanannya, Perum Bulog telah mengalami berbagai perubahan penunjukan tugas oleh pemerintah, di antaranya mulai penyediaan pangan dan stabilisasi harga, kemudian stabilisasi harga beras nasional, dan saat ini bertugas untuk pelayanan publik serta kegiatan komersial.
Stabilisasi harga
Komoditas beras menjadi isu yang menarik di negara mayoritas penduduknya mengonsumsi makanan pokok tersebut.
Isu yang sering muncul biasanya seputar penyerapan gabah petani, impor beras dan kenaikan harga di tingkat konsumen serta penurunan di tingkat produsen. Bahkan, polemik soal beras dan bahan pangan lainnya sering berujung gaduh.
Untuk itu, peran Perum Bulog sangat vital, agar kegaduhan terkait ketersediaan beras nasional bisa diminimalkan dan juga persoalan dapat teratasi dengan baik.
Ketika harga gabah ditingkat petani terjun bebas, maka Perum Bulog mempunyai peran untuk menyerap hasil panen mereka, agar usaha yang telah dilakukan petani tidak sia-sia.
"Kami masih terus berpihak kepada para petani," kata Kepala Pimpinan Kantor Cabang Bulog Cirebon Ramadin Ruding.
Keberpihakan Perum Bulog, kepada petani yaitu dengan melakukan penyerapan gabah mereka sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu Rp4.200 per kilogram ketika harga tengah anjlok.
Seperti terjadi pada masa panen raya tahun ini, di mana harga gabah kering panen ditingkat petani pada akhir Maret sampai awal April 2021 anjlok hingga Rp3.600 per kilogram.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya wacana impor 1 juta ton beras yang membuat harga gabah petani anjlok, meskipun akhirnya Presiden Joko Widodo, memastikan sampai Juni 2021 tidak ada impor.
Untuk menstabilkan harga gabah ditingkat petani, Perum Bulog Cirebon kemudian langsung melakukan penyerapan dengan HPP yang telah ditetapkan yaitu Rp4.200 per kilogram.
Setelah adanya penyerapan gabah milik petani oleh Perum Bulog, saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah kembali berangsur naik.
"Saat ini harga gabah sudah dihargai Rp4.200 per kilogram. Ini tidak lepas dari penyerapan gabah oleh Bulog," kata seorang petani Baman.
Ketika gabah petani terjun bebas, Perum Bulog segera melakukan penyerapan, agar para petani tidak menjual dengan harga di bawah HPP.
Sebaliknya, di saat terjadi lonjakan harga di pasar, Perum Bulog juga bertugas menstabilkan harga dengan cara melakukan operasi pasar atau saat ini dinamakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan, di mana memasuki bulan Ramadan harga beras medium di pasar rerata dijual Rp9.500 per kilogram dan itu sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram, untuk itu Bulog melakukan operasi pasar, agar harga bisa kembali normal.
Menurut data, saat ini di Kabupaten Kuningan, untuk harga beras premium Rp12 ribu per kilogram, gula pasir Rp13 ribu, tepung terigu Rp10 ribu, daging sapi Rp135 ribu per kilogram.
Dengan harga rerata naik, maka Perum Bulog Cirebon bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan, melakukan operasi pasar, untuk menekan harga.
Dalam operasi pasar atau KPSH Perum Bulog Cirebon, menjual beras premium Rp11.900, gula pasir Rp12.200, tepung terigu Rp8.500 dan daging sapi Rp85.000 per kilogramnya.
"Setiap harga naik, kita wajib mengeluarkan cadangan beras, daging, gula pasir melalui KPSH," kata Ramadin.
Peran baru
Perum Bulog saat ini tidak hanya menjadi pelayan publik dengan melakukan stabilisasi harga, baik beras, gula, minyak, kedelai dan lainnya, akan tetapi sebagai perusahaan BUMN, juga harus memiliki bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan.
Untuk itu, peran baru harus dijalankan oleh perusahaan pelat merah itu.
Melalui merek "KITA" Perum Bulog mengenalkan produk mereka kepada masyarakat dengan memanfaatkan mitra usaha, dari mulai toko besar, hingga rumahan.
Contohnya Rumah Pangan Kita (RPK), melalui RPK ini Perum Bulog bisa menjalankan kedua tugas pokoknya yaitu sebagai stabilisasi harga dan juga bidang komersialnya.
Seperti di Perum Bulog Cabang Cirebon, saat ini terdapat 4.012 RPK yang menjadi mitranya yang tersebar di Kabupaten/Kota Cirebon, Majalengka dan Kuningan.
"Peran RPK sangat vital, karena bisa masuk sampai di rumah tangga dan harganya pun relatif lebih murah," kata Wakil Pimpinan Kantor Cabang Bulog Cirebon Abdilah Luhur.
Melalui RPK yang tersebar di wilayah kerjanya, Perum Bulog Cirebon, bisa meningkatkan bisnis komersialnya dan juga menjaga stabilisasi harga pangan ditingkat konsumen.
Karena ketika terdapat lonjakan harga beras, gula, minyak, dan daging, Perum Bulog dapat menekan melalui RPK, sehingga harga bisa kembali bersaing.
Dengan kondisi tersebut, peran Perum Bulog semakin strategis apalagi saat ini perusahaan pelat merah itu tidak hanya mengurusi pelayan publik saja, namun juga harus memiliki bisnis untuk menggerakkan roda perusahaan.
Para mitra Bulog yaitu pemilik RPK mengaku diuntungkan dengan adanya program tersebut, mengingat ketika harga di pasar lebih rendah, maka perusahaan tidak mewajibkan mengambil dari Bulog, bahkan harus menyerap dari pasar.
Sedangkan ketika harga di pasar naik, maka Perum Bulog akan menggelontorkan cadangannya ke RPK yang ada, sehingga dapat menekan kenaikan harga.
"Bagi kita (pengelola RPK) sangat diuntungkan menjadi mitra, karena harga di Bulog itu stabil, jadi ketika di pasar mahal kita bisa menjual dibawahnya," kata pengelola RPK Tani Makmur Desa Sinargalih, Kabupaten Majalengka Aan Andiana.
Seperti adanya stok beras dari tahun 2018 yang belum juga keluar dari gudang, dan juga banyaknya beras yang belum terserap, setelah program beras sejahtera dari pemerintah dihentikan.
Karena itu, ketika perusahaan dibebani dengan penyerapan, maka seharusnya pemerintah juga siap menyedikan penyalurannya.
Peran Perum Bulog memang sangat vital, karena memastikan ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan semua orang.
Untuk itu perlu adanya terobosan baru, agar apa yang menjadi permasalahan perusahaan pelat merah ini dapat segera diatasi.
Baca juga: Bulog Cirebon pastikan serap gabah petani sesuai dengan HPP
Baca juga: Bulog prediksi stok beras 1,4 juta ton hingga Mei 2021
