Mantan Wakil Presiden hingga ahli sampaikan dukungan kepada BPOM soal vaksin Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Nama mantan wakil presiden Boediono hingga ahli seperti Prof Akmal Taher dan Prof Herawati Sudoyo ada di antara nama tokoh nasional yang menyampaikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusul tekanan terhadap lembaga itu terkait polemik mengenai vaksin Nusantara.

Pernyataan Terbuka "Tim BPOM, Majulah Terus!" yang disampaikan secara virtual di Jakarta, Sabtu, didukung oleh 105 tokoh, termasuk mantan pejabat pemerintah, pengusaha, pengacara, ahli, pegiat seni dan kebudayaan, dan pegiat antikorupsi.

Selain mantan wakil presiden RI Boediono, mantan menteri pertambangan dan energi Kuntoro Mangkusubroto, mantan anggota tim pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Prof Akmal Taher, dan Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Bidang Riset Fundamental Prof Herawati Sudoyo.

Dukungan bagi BPOM juga disampaikan oleh epidemiolog Ines Irene Atmosukarto dan Pandu Riono, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Arief T Surowidjojo yang berprofesi sebagai pengacara, dan pegiat Natalia Soebagjo.

Anggota Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo saat membacakan pernyataan terbuka mengatakan bahwa setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas, dalam hal ini BPOM.

Tokoh-tokoh yang menyampaikan dukungan kepada BPOM percaya pada integritas keilmuan dan independensi BPOM.

Mereka ingin otoritas itu dapat bekerja tenang bersama tim pakar dalam memeriksa dan mengawasi proses pengembangan dan produksi vaksin COVID-19.

"Mereka yang bekerja di BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika, teguh menghadapi tekanan dari mana saja," kata Natalia.

Mereka yang mendukung BPOM menghargai setiap kegiatan penelitian dan pengembangan vaksin dan obat sebagai ikhtiar untuk melawan pandemi COVID-19 namun menekankan bahwa upaya itu harus mengindahkan asas-asas ilmiah.

"Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya," kata Natalia.

Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas juga mengatakan bahwa semua menghargai setiap usaha inovatif untuk membantu negara mengatasi pandemi COVID-19. Namun demikian semua itu harus dilakukan sesuai dengan kaidah atau prosedur ilmiah yang berlaku.

"Sebagaimana kita sadari pula ilmu pengetahuan memiliki disiplinnya, dia memiliki integritasnya, yang kita soroti adalah integritas keilmuan yang dituangkan ke dalam prosedur yang ada di BPOM. Di lembaga inilah setiap tahap prosedur obat dan vaksin dites, diuji klinis dan sebagainya. Berdasarkan itu semata-mata pernyataan terbuka ini kami sampaikan," katanya.

Baca juga: Vaksin Merah Putih Eijkman diproduksi massal semester 2 tahun 2022

Baca juga: Presiden sebut Vaksin Merah Putih dan Nusantara harus ikuti kaidah saintifik