Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor siap mendukung dan menyukseskan program BKKBN dalam pendataan keluarga Jawa Barat mulai 1 April hingga 31 Mei 2021 yang dinilai bermanfaat untuk kota itu.
"Kota Bogor merasa bahagia dilakukan pendataan keluarga, karena bermanfaat bagi pelaksanaan program kerja di kota ini," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Jumat.
Menurut Bima Arya, Kota Bogor adalah satu-satunya kota di Indonesia yang mencatatkan dan mendeklarasikan visinya sebagai kota ramah untuk keluarga. "Visi sederhana, tapi maknanya dalam," katanya.
Bima menjelaskan semua kebijakan dan program kerja ada kaitannya dengan penguatan keluarga yang diturunkan ke dalam misi Kota Bogor, yakni Kota Cerdas, Kota Sehat, dan Kota Sejahtera.
"Kami menunggu hasil pendataan keluarga Jawa Barat ini sampai akhir tahun. Data keluarga ini menjadi indikator kependudukan secara umum dan indikator keluarga berencana. Kami juga menunggu data indikator pembangunan keluarga," katanya.
Menurut Bima, dari data pembangunan keluarga inilah Pemkot Bogor akan merujuk dan menjadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan dan program kerja ke depan. Ditargetkan ada 260.828 Kepala Keluarga (KK) di Kota Bogor yang didata 1.680 kader.
"Semua wilayah, kader dan logistik, sudah kami siapkan. Kami menunggu data yang dihasilkan dan Kota Bogor siap menyukseskan kegiatan ini," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor Rakhmawati mengatakan pendataan keluarga Jawa Barat tahun 2021 dimulai dari mendata keluarga Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai ke warga.
"Ini adalah program nasional dari BKKBN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Cakupan warga Kota Bogor ada 260.828 KK, di lapangan jumlah ini bisa bertambah atau berkurang, pendataan dibantu 1.680 kader," katanya.
Menurut Rakhmawati, tujuan pendataan keluarga ini untuk mempersiapkan kebijakan selanjutnya, karena setiap kebijakan dan program harus berdasarkan data. Dari data yang dikumpulkan ini akan dikirim ke pusat untuk diolah, kemudian hasilnya diberikan ke kota dan kabupaten masing-masing.
"Dari data keluarga ini akan muncul kebijakan baru untuk penanganan masalah keluarga. Data ini juga bisa mengukur visi wali kota. Harusnya indeks Kota Bogor lebih bagus secara nasional," katanya.
Rakhmawati mengingatkan saat pendataan ke rumah warga, kader tidak boleh masuk ke dalam rumah tapi cukup di teras saja, warga pun hanya diminta menunjukkan KK dan KTP.
Baca juga: BKKBN data 77,9 juta keluarga dari April hingga Mei 2021
Baca juga: BKKBN kembangkan aplikasi "Klik KB" tingkatkan akses akseptor
