Menaker minta seluruh kepala Disnasker kawal implementasi UU Cipta Kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahh meminta para kepala dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk bersinergi mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya.

"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergi, dan kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," kata Menaker Ida saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Kadisnaker seluruh Indonesia secara virtual di Jakarta pada Rabu.

Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta pada Rabu, Menaker menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan mulia yaitu penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja.

Karena itu dalam pelaksanaannya Ida meminta seluruh elemen bangsa khususnya para kepala dinas yang mengurus masalah ketenagakerjaan melakukan kolaborasi dan sinergi.

Ida mengharapkan bentuk kolaborasi dan sinergi yang selalu mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) dan memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Selain itu dia meminta para Kadisnaker berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing dan mendukung serta berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait UU itu terutama klaster ketenagakerjaan.

Menurutnya, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja yang juga sudah terkandung dalam empat peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan.

Seperti dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemda mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pemda mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana online.

Untuk PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemda mempunyai peran melaksanakan kebijakan pengupahan seperti mengikuti pedoman pemerintah pusat untuk Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan, membentuk Dewan Pengupahan Provinsi yang wajib dan kabupaten/kota yang tidak wajib, dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum," tegas Ida.

Baca juga: Kemnaker: Durasi pekerja PKWT dapat dibuat maksimal lima tahun

Baca juga: Kemnaker: Cuti dibayar dalam PP Pengupahan terbaru