Jakarta (ANTARA) - Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) berpotensi untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan Jawa Barat karena dapat mempercepat distribusi barang yang terletak di daerah tersebut.
"Dengan adanya jalan Tol Cisumdawu ini nantinya untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar," kata Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfah dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Neng Eem mengemukakan, banyak sekali produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sementara produk lokal kita seringkali ada hambatan terkendala pada proses distribusinya.
Untuk itu, ujar dia, diperkirakan bahwa dengan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu tersebut dinilai merupakan salah satu upaya yang tepat agar produk lokal bisa bersaing.
Ia berpendapat bahwa dengan adanya percepatan ekonomi ke depannya juga bakal membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UMKM di daerah, dan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru Tanah Air, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
"Satu-satunya cara adalah bagaimana selain meningkatkan kualitas produk tapi juga bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi infrastrukturnya, agar distribusi barang itu bisa cepat. Dengan adanya Tol Cisumdawu ini diharapkan dapat memotong biaya produksi hingga distribusi produk-produk lokal yang kita hasilkan," kata Neng Eem.
Di sisi lain, lanjutnya, pembangunan jalan tol Cisumdawu terhambat oleh adanya pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konstruksi.
Neng Eem menilai hal ini merupakan persoalan klasik dan hampir selalu terjadi pda beberapa proyek strategis nasional lainnya.
Oleh karena itu dirinya mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi agar mendapatkan solusi terkait persoalan lahan yang menghambat proses pembangunan.
"Jangan sampai persoalan lahan tersebut menjadikan keterlambatan pembangunan. Maka hal-hal yang menjadi hambatan tadi segera dicarikan solusi, tentu tidak mungkin kalau hanya pemerintahan saja perlu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat," katanya.
Ia menekankan diperlukan koordinasi antarkementerian lembaga perlu di tingkatkan untuk mempercepat konsinyasi, validasi, musyawarah dan eksekusi, baik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pengadilan terhadap permasalahan lahan yang bermasalah," imbuhnya.
Sebagaimana diwartakan, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat (Jabar) menilai investasi daerah salah satunya di Provinsi Jabar dapat menjadi salah satu kontributor yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menawarkan alternatif skema kemitraan dan investasi dengan melibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan kebutuhan infrastruktur,” kata Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto.
Alasannya, lanjut dia, selama tiga tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,4 persen atau lebih tinggi dari nasional berkisar 5,1 persen.
