KPK PERLUKAN KOMITMEN BUPATI WUJUDKAN ZONA INTEGRITAS

Garut, 9/3 (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat memerlukan komitmen Bupati Garut Aceng H.M Fikri, agar kabupaten ini bisa diwujudkan menjadi zona integritas anti korupsi sehingga bisa bebas dari berbagai tindak pidana tersebut.

Karena korupsi merupakan fenomena gunung es, yang penanggulangannya tidak cukup dengan penindakan, melainkan perlu diantisipasi sedini mungkin dengan menanamkan nilai kejujuran serta mentalitas yang baik, sejak di bangku Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK, tegas Roro Wide Sulistiowati dari Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, di Garut, Selasa.

Dia menyatakan, modul anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas akan dilaksanakan KPK, sebab dinilai terlambat apabila hanya mengingatkan pejabat yang terlanjur bermental korup, ujar Roro Wide Sulistiawati, pada deklarasi dan diskusi gerakan budaya bersih KKN di gedung Wanita Garut.

Kegiatan yang bertemakan peran serta masyarakat, ulama dan KPK dalam mencegah dan menindak KKN di kabupaten Garut itu, digagas Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia diketuai Suviyan Munawar, ST dan Masyarakat Transparansi Indonesia bekerjasama KPK.

Menurut Roro Wide Sulistiowati, sangat diperlukannya komitmen bupati Garut untuk mewujudkan daerah ini bebas korupsi, karena para pimpinan dinas instansinya akan lebih tunduk kepada bupati daripada kepada menteri, sebagai salah satu dampak adanya otonomi daerah.

Sementara itu, Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia mengingatkan, sebagian besar koruptor itu, selain memiliki banyak uang juga mempunyai senjata atau kekuatan serta memiliki kelompok premanisme, sehingga untuk memberantasnya diperlukan keterpaduan peran serta masyarakat luas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, H. Hilman faridz, M.Si saat ditemui menyatakan apresiasi terhadap perhelatan yang dihadiri berbagai kalangan itu, sehingga diharapkan terwujud semangat kebersamaan agar lebih cepat memulihkan kepercayaan masyarakat dan kalangan investor kepada pemerintahan di daerahnya.

Dia juga mengajak kalangan birokrat, supaya bersama-sama bahu membahu membangun kembali nilai kepercayaan terhadap birokrasi Pemkab/Setda Garut, meski kepercayaan tersebut bisa terwujud dengan kerja keras dan banyak pengorbanan.

Pada rangkaian kegiatan tersebut, antara lain diwarnai pembacaan puisi ciptaan WS. Rendra berjudul, "Cerita Tentang Korupsi" serta "Pantun Koruptor" dibacakan Agis dan Galih.

John D Hidayat