Bandung (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan tujuh anggota DPRD Jabar terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan pada 12 Agustus 2020.
"Jadi anggota dewan (positif COVID-19, red.) diisolasi di rumah masing-masing. Selain anggota dewan, kami isolasi di BPSDM. Insyaaallah mungkin dalam waktu 14 hari ke depan bisa sembuh semua," kata dia di Bandung, Sabtu.
Berdasarkan hasil tes usap pada 12 Agustus 2020 di lingkungan kantor DPRD Jabar, total yang terkonfirmasi ada 38 orang positif COVID-19 dengan rincian tujuh anggota dewan, sembilan orang aparatur sipil negara (ASN), dan sisanya non-ASN.
"Dan kalau saya diskusi dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil, kasus positif itu penyebabnya kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata dia.
Taufik mengatakan masalah kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi masalah utama terlebih berbagai sosialisasi tentang hal tersebut sudah disebarluaskan di berbagai tempat.
"Jadi saya sendiri kalau kata Pak Gubernur itu mungkin kelamaan jadi bosan, akhirnya jaga jarak harusnya dua meter, tapi kita kan kenyataannya tidak. Disiplin itu berat dan membosankan mungkin bagi orang yang gak biasa. Karena jujur saja, kita juga pakai masker buka tutup buka tutup ya karena kita enggak biasa,” kata dia.
Dia mengatakan PNS dan non-PNS yang terpapar, mayoritas melakukan isolasi di gedung BPSDM, Kota Cimahi dan pemantauan akan dilakukan semaksimal mungkin sehingga dalam 14 hari ke depan mereka bisa dinyatakan sembuh.
"Sambil melakukan isolasi, tim dari gugus tugas provinsi sudah menjalankan pelacakan khususnya kepada keluarga semua pegawai yang terpapar, termasuk ke mana saja mereka dalam beberapa hari ke belakang dan bertemu dengan siapa saja," kata dia.
Ditutup
Politikus Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar itu menambahkann gedung DPRD Jabar yang terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung langsung ditutup selama 14 hari ke depan untuk sterilisasi setelah adanya informasi temuan positif COVID-19
Ia mengatakan selama penutupan itu, para pegawai bekerja dari rumah.
“Setelah ada hasil temuan positif COVID-19 kita tutup 14 hari ke depan. Apalagi ini mobilitas apalagi non-PNS, karena ini tidak diasramakan, ada yang ke pasar, ke mana, sehingga yang kita melihat, pemerintah pusat saja mengimbau bahwa kerja di rumah. Di rumah kita tidak tinggal diam. Kalau misalkan memerlukan tidak bekerja di rumah, kita akan cari tempat yang lain,” lanjut dia.
