Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Ade Yasin menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.
"Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi zona integritas WBK. Karena kami harus budayakan hidup bersih dari hal yang kemudian berujung kepada hukum di kemudian hari. Jadi kami mesti komunikasikan dengan KPK untuk pencegahan," ujarnya usai melantik pejabat eselon III di Aula Serba Guna, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (12/8).
Tak hanya itu, ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) di bawah kendalinya untuk menghilangkan ego sektoral. Sebab, menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka harus membuka mindset, dengan membangun komunikasi yang baik antainstansi.
"Jangan mentang-mentang pinter, jadi kerjanya sendiri. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin semuanya bekerja secara tim, jangan ada ego sektoral. Karena kita bekerja untuk masyarakat," kata Ade Yasin.
Politisi PPP itu menegaskan, jika ada ASN yang terjerat kasus korupsi, maka kasusnya menjadi urusan masing-masing, karena menurutnya pemerintah tidak akan melakukan pembelaan.
"Kalau terjadi sesuatu yang berbau korupsi, kami kan tidak bisa menolong. Itu sudah menjadi urusannya masing-masing. Jadi lebih baik kami fokus pencegahan," tuturnya.
Bupati Bogor Ade Yasin melantik sebanyak 211 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/8).
"Saya yakin bahwa para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan dan bisa langsung menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah diembankan," ujarnya usai pelantikan.
Baca juga: Kabupaten Bogor berencana buat galeri produk UMKM
Baca juga: Kabupaten Bogor mulai genjot sektor pariwisata untuk pulihkan ekonomi
