143 desa di Ciamis laksanakan pilkades sesuai protokol kesehatan

Ciamis (ANTARA) - Sebanyak 143 desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 15 Agustus 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah COVID-19 untuk mengantisipasi kasus penularan baru dalam kegiatan pemilihan itu.

"Kita harus sukses dalam pelaksanaan pilkades. Namun harus tetap mempedomani protokol kesehatan agar menghentikan penyebaran COVID-19 dan tidak ada klaster baru," kata Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat rapat persiapan pelaksanaan Pilkades serentak di Ciamis, Selasa.

Ia menuturkan, Pemkab Ciamis telah melakukan persiapan untuk mensukseskan pilkades termasuk penerapan protokol kesehatan yang harus matang untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Wabah tersebut, lanjut dia, masih terjadi sehingga seluruh elemen masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, terutama saat pelaksanaan pilkades dengan selalu menggunakan masker, tidak berkerumun dan rajin cuci tangan menggunakan sabun.

"Pilkades serentak harus terlaksana dengan sukses, semoga pelaksanaan pilkades serentak tidak timbul klaster baru kasus COVID-19," katanya.

Ia mengungkapkan, pilkades serentak itu akan disiapkan 553 Tempat Pemilihan Suara (TPS) atau setiap desa memiliki tiga sampai lima TPS untuk menghindari kerumunan orang.

Menurut dia, banyaknya TPS itu akan mengurangi lama antrean, selain itu waktu kedatangan warga juga akan diatur agar tidak terjadi kerumunan orang di lokasi TPS.

"Diharapkan para camat harus mampu menjalin kerja sama dengan pihak pengamanan baik TNI, Polri dan panitia untuk mengatur jadwal kedatangan atau jumlah pemilih yang datang ke TPS," kata Herdiat.

Wakil Kepala Polres Ciamis Kompol Hidayatullah menambahkan, jajarannya sudah memetakan peta konflik atau daerah yang dinilai rawan terjadi konflik saat pilkades.

Ia menyebutkan, ada 26 desa yang masuk dalam kategori rawan dan 10 desa sangat rawan berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap desa tersebut yang sebelumnya pernah terjadi konflik sosial.

Meski ada daerah rawan, kata dia, jajaran kepolisian sudah siap melakukan antisipasi menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat pelaksanaan pilkades.

"Kita siap bantu pengamanan pelaksanaan pilkades serentak, dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya," kata Hidayatulloh.

Baca juga: Pilkades di Bekasi bisa digelar dengan protokol kesehatan

Baca juga: Mendagri surati bupati agar tunda pilkades

Baca juga: Pilkades Serentak 2020 di Kabupaten Bekasi ditunda