Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Hendra Cipta Dinata di Cikarang, Sabtu mengatakan ada sejumlah catatan berdasarkan pemaparan dinas sosial saat rapat kerja bersama.
"Distribusi bantuan tahap pertama dari APBD kita sudah disalurkan. Memang ada sedikit gejolak di masyarakat terkait pemerataan distribusi dan ini yang menjadi fokus kami bersama untuk distribusi tahap selanjutnya," katanya.
Hendra menyebut selain menunggu estimasi pengajuan anggaran bantuan tahap kedua, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang serta sinkronisasi atas data sebelumnya untuk memastikan bantuan terdistribusi kepada warga yang betul-betul berhak menerimanya.
"Nanti kita kroscek juga antara kuota penerima dengan jumlah bantuan yang akan disalurkan agar tepat sasaran," ucapnya.
"Jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan bantuan lain, apalagi sampai ada warga yang belum menerima bantuan, padahal kan beragam jenis bantuannya," kata dia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Abdillah Majid mengatakan ada delapan jenis bantuan yang menjadi jaring pengaman sosial COVID-19, meliputi bantuan nontunai Program Keluarga Harapan, bantuan BPNT Kemensos, serta Bantuan Sosial Tunai Kemensos.
Kemudian bantuan tunai dan nontunai Provinsi Jawa Barat, bantuan pasien PDP, ODP, dan isolasi mandiri, bantuan PDP dan ODP di penampungan, bantuan sembako Bupati Bekasi, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
"Jumlah keseluruhan dari semua bantuan itu kurang lebih ada 448.487 penerima. Akan kami data ulang kembali untuk bantuan tahap selanjutnya agar lebih maksimal distribusinya," ucapnya.
Sementara bantuan yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berupa paket sembako tahap pertama diberikan kepada 159.000 kepala keluarga.
"Dari kita tahap pertama kemarin total anggaran COVID-19 sebesar Rp43 miliar, tapi baru terpakai Rp36 miliar karena masih digunakan juga untuk melayani makan dan minum di Bapelkes. Tahap kedua kami masih kalkulasikan berapa pengajuannya sambil membuat laporan tahap pertama kemarin," kata dia.
