Bupati Sumedang ungkap kekompakan kepala daerah Jabar melawan COVID-19

Bandung (ANTARA) - Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir mengungkapkan tentang kekompakan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil dengan para bupati dan wali kota lainnya terkait penanggulangan COVID-19 di Provinsi Jabar.

"Keputusan cepat dan sistematis yang dihasilkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 bupati/wali kota menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan COVID-19," kata Donny Ahmad Munir di Bandung, Senin.

Donny mengatakan sepanjang tiga bulan menangani COVID-19 sinergi dan kekompakan gubernur dan 27 kepala daerah terasa begitu kuat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat.

"Jadi semuanya sinergi, bupati wali kota dan gubernur ada kesamaan gerak, kuncinya memang ada di koordinasi yang baik," katanya.

Baca juga: Polres Sunedang bersiaga untuk penegakan aturan AKB

Dia menuturkan sejak awal setiap keputusan dan strategi penanganan COVID-19 di Jawa Barat dibahas dan didiskusikan Gubernur dengan para kepala daerah lebih dulu.

"Pak Gubernur Jabar mengajak kami berbicara, menyamakan persepsi sebelum mengambil kebijakan, ini melahirkan kekompakan," katanya.

Menurut dia, secara rutin, setiap menggelar video confrence dengan bupati/wali kota, Gubernur Jabar selalu berlandaskan pada hasil kajian para pakar dan akademisi.

Ia mengatakan keputusan selalu dikuatkan dengan hasil kajian akademis dan fakta di lapangan.

"Hasil kajian ini lalu diserahkan ke kabupaten/kota untuk menentukan pilihan. Hasilnya penyebaran COVID-19 terkendali, salah satu contoh suksesnya itu penerapan PSBB diawal, ini langkah yang tepat sekali," tutur Donny.

Donny mengatakan keputusan Gubernur Jabar agar Bodebek, Bandung Raya lalu daerah lain di Jawa Barat menerapkan PSBB menjadi kunci penyebaran COVID-19 terkendali.

Baca juga: Masjid Agung Sumedang kembali gelar Shalat Jumat berjamaah

"Keputusan PSBB jangan setelah banyak kasus, tapi justru sebelum banyak. Setelah DKI, lalu Bodebek dan Bandung Raya ini jadi langkah Jawa Barat paling tepat," katanya.

Menurut dia, format kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menurutnya juga diambil oleh bupati/wali kota.

"Apa yang dilakukan provinsi kemudian diteruskan bupati/wali kota ke level yang paling lokal. Kami mengamati, memodifikasi, dan meniru kebijakan gubernur dengan penyesuaian di tingkat lokal," katanya.

Dia mengaku saat PSBB Bandung Raya diterapkan pertama kali nyaris tidak ada perdebatan dari para kepala daerah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi.

"Koordinasi dan komunikasi gubernur yang baik, diikuti para kepala daerah di Bandung Raya, kita akhirnya rajin kontak-kontakan terkait sinergi PSBB sampai urusan bantuan sosial," katanya.

Baca juga: Pemkab Sumedang simulasikan pengoperasian mal dan hotel untuk AKB

Tak hanya Bandung Raya, suasana yang harmonis ini membuat kekompakan bupati wali kota terjalin intensif.

Donny mengaku kisah sukses penanganan COVID-19 menjadi bahan masing-masing kepala daerah di Jabar untuk berbagi.

"Kami bertukar informasi terkait data Bansos, PSBB. Kami punya group WA kepala daerah, sharing best pratice apa yang menjadi kekuatan di suatu daerah, kita tularkan," katanya.

Selain itu Donny mengaku tidak membayangkan jika keputusan PSBB tidak dilakukan Jawa Barat sejak awal menurutnya bisa jadi angka COVID-19 di provinsi tersebut tak terbendung.

"Hal ini bisa jadi model bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan, PSBB adalah keputusan Jawa Barat paling sistematis berdasarkan scientific. Awalnya keputusan Gubernur dianggap reaktif, ternyata hasilnya kalau Jawa Barat tidak responsif tidak akan seperti ini," katanya.

Baca juga: Polisi maksimalkan PSBB cegah penyebaran COVID-19 di Sumedang