Karawang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan nasib buruh tani yang berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
"Mesin seperti ini (mesin panen padi combine) seringkali mengkhawatirkan buruh tani. Kenapa? Karena perannya diambil alih," katanya saat menghadiri kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Karawang, Jabar, Sabtu.
Atas hal itu, ia menyarankan agar Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan mesin panen padi berukuran kecil kepada para buruh tani. Jika buruh tani mengerjakannya dengan mesin panen padi yang kecil, maka produksinya akan tinggi.
Menurut dia, perhatian terhadap buruh tani itu bisa diwujudkan oleh Kementerian Pertanian. Pihaknya di Komisi IV DPR RI yang salah satunya menangani pertanian siap mendukung terobosan terkait dengan bantuan atau subsidi terhadap kalangan buruh tani.
Baca juga: Presiden Jokowi minta 3,8 juta petani-nelayan masuk jaring pengaman sosial
Dedi mengingatkan agar Kementan tidak hanya terfokus menggulirkan bantuan untuk petani. Seperti bantuan traktor, selama ini hanya disalurkan ke kelompok tani.
"Kalau bantuan traktor ke kelompok tani. Maka yang pegang traktor itu ketua kelompoknya. Hal itu biasanya menimbulkan konflik di desa," katanya.
Atas hal tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini menyarankan agar bantuan alat traktor juga diberikan untuk buruh tani (kuli traktor).
"Yang bagus itu, kuli traktor yang diberi pinjaman oleh kementerian. Jadi ketika kuli traktor di sawahnya setor Rp200 juta misalnya, dengan traktor pemerintah setornya jadi Rp150 juta. Karena dia tidak perlu setoran. Dia hanya mengerjakan, mendapat upah," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi minta akses modal kerja petani dan nelayan dipermudah
Pola tersebut diyakini Dedi akan mendekatkan negara dengan masyarakat dan keuangan negara akan dinikmati masyarakat.
Hal lain yang disampaikan Dedi ialah mengingatkan agar penanganan irigasi menjadi fokus utama. Bahkan penanganan irigasi tersier sebenarnya bisa langsung dilakukan petani melalui program padat karya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan saat ini sektor pertanian sudah menjadi hal yang sangat penting untuk diurusi negara agar terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Kita butuh kebersamaan untuk melakukan keberpihakan agar pertanian bisa berjalan dengan akselerasi yang cepat," katanya.
Terkait dengan ancaman kekeringan dan krisis pangan yang disampaikan Food Agriculture Organization (FAO), Syahrul menegaskan agar hal tersebut segera direspon, sebagai bentuk antisipasi.
Ia mengaku hadir di Karawang untuk memastikan agar daerah Karawang sebagai jantung pangan di Jawa Barat mampu menjawab tantangan tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi siapkan Rp34 triliun relaksasi pembiayaan bagi petani-nelayan
"Sekali lagi, kita lakukan percepatan tanam, gerakkan pangan alternatif, siapkan lumbung pangan serta siapkan kostraling. Kami sediakan fasilitasi bagi yang punya komitmen kuat," kata dia.
Percepatan tanam padi itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal bulan ini. Jajaran di Kementan langsung turun ke lapangan memastikan semua wilayah satu suara melakukan percepatan tanam.
Pada MT II target tanam seluas 5,6 juta hektare. Dari situ nantinya bulan Juli sampai Desember akan ada 12,5-15 juta ton beras. Luas panen Januari-Juni 5,83 juta hektare dengan produksi 29,31 juta ton. Untuk stok beras akhir Juni diperkirakan masih aman, sebanyak 6,84 juta ton.
Baca juga: Presiden siapkan empat insentif bagi petani nelayan jaga pasokan pangan
