DPRD Garut: Pembuatan sejuta masker gratis harus standar kesehatan cegah COVID-19

Garut (ANTARA) - Komisi IV DPRD Garut mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam pembuatan satu juta masker senilai Rp5 miliar dari APBD untuk masyarakat harus sesuai standar kesehatan dunia dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19.

"Kalau pemerintah daerah mau membuat masker dan dibagikan gratis kepada masyarakat, saya harap maskernya harus sesuai standar yang ampuh mencegah virus," kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan di Garut, Minggu.

Ia menuturkan Bupati Garut Rudy Gunawan telah menyampaikan kepada media massa akan membuat satu juta masker untuk dibagikan gratis kepada masyarakat agar terhindar dari penyebaran virus.

Program Pemkab Garut itu, kata Yudha, merupakan langkah yang bagus sebagai wujud mendukung program pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh warga menggunakan masker.

Namun pengadaan masker itu, kata dia, tidak dibuat sembarangan, melainkan harus sesuai dengan standar kesehatan yang mampu mencegah dari penularan penyakit, khususnya wabah COVID-19.

"Jangan sampai dibuat masker tapi hasilnya mubazir tidak mampu menangkal virus, makanya ini harus diperhatikan, jangan asal buat masker," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Jika pemerintah daerah akan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembuatan masker itu, kata Yudha, tentu standar kesehatan yang mampu menangkal penyebaran virus harus terpenuhi oleh pelaku usaha di Garut.

"Apakah nanti pemesanannya dari pabrikan, atau dari UKM lokal, saya kira standar kesehatan harus tetap terpenuhi," katanya.

Ia menambahkan Komisi IV DPRD Garut juga mendorong pemerintah daerah segera menambah rapid test COVID-19 di setiap pelayanan kesehatan di seluruh daerah Garut.

Pemeriksaan cepat itu, kata dia, untuk memberikan kepastian dan rasa tenang bagi masyarakat khususnya yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) untuk mengetahui lebih awal kondisi kesehatannya.

"Rapid test COVID-19 ini penting disediakan banyak di Puskesmas untuk memeriksa pasien ODP sehingga masyarakat tenang," katanya.

Baca juga: Legislator: Pemprov Jabar dibolehkan geser anggaran untuk tanggulangi COVID-19

Baca juga: Bagi-bagi "hand sanitizer" dilakukan Kader PDIP Garut cegah corona