Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN menegaskan bahwa pemberhentian sementara semua direksi Garuda Indonesia merupakan peringatan bagi BUMN lain bahwa Menteri BUMN Erick Thohir tidak main-main dalam menegakkan Good Corporate Governance dan memajukan BUMN.
"Itu warning atau peringatan bagi BUMN lain. Menteri BUMN Erick Thohir tidak main-main soal ini, maka dari itu mari kita kerja dengan benar," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa.
Arya mengatakan bahwa secara internal, Kementerian BUMN akan memperkuat komisaris di mana peran posisi tersebut akan sangat kuat. Dalam kasus Garuda, Kementerian membuktikan bahwa kekuatan dewan komisaris tersebut, yang mana pihak yang melakukan audit atas kasus itu merupakan komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris Garuda.
Komite audit tersebut berhasil membuktikan kronologis kasus motor Harley Davidson yang diduga diselundupkan dalam pesawat baru Garuda jenis A330-900 seri Neo.
Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Garuda langsung menindaklanjuti laporan komite audit tersebut dengan memberhentikan sementara semua direksi Garuda, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
"Kalau pimpinannya benar, semua beres mengingat yang namanya perusahaan tersebut tergantung pada direksinya," kata Arya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia memutuskan pemberhentian sementara direksi perusahaan penerbangan plat merah yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda melalui pesawat baru.
Komisaris Utama Garuda Sahala Lumban Gaol memastikan seluruh keputusan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka.
Selain itu, ia menambahkan, Komite Audit Dewan Komisaris tetap melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam penerbangan GA 9721 jenis Airbus A330 900 Neo dari pabrik Airbus di Prancis.
Baca juga: Garuda tunjuk empat pelaksana tugas harian
Baca juga: KPK sebut ada koordinasi dengan Kemenkeu terkait kasus Harley
