Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor masih terus melakukan berbagai kajian sebelum menerapkan moda transportasi trem, sekaligus menjadi pengumpan bagi Lintas Rel Terpadu (LRT) di Kota Bogor
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan di Bogor, Rabu, paling tidak ada empat pihak yang masih melakukan kajian terkait penerapan trem di Kota Bogor dan pihaknya masih menunggu hasilnya.
Dedie menjelaskan, pihak pertama adalah, Atase Perhubungan di Konjen RI di Denhaag Belanda. "Atase Perhubungan di KJRI itu masih melakukan kajian teknis, soal rencana hibah 24 unit trem dari Pemerintah Utrech, Belanda, ke Pemerintah Kota Bogor," katanya.
Kedua, kajian teknis yang dilakukan oleh Colas Rail, sebuah perusahaan jasa penyedia sistem perkeretaapian dari Prancis. "Colas Rail, peduli terhadap hibah trem dari Belanda ke Kota Bogor dan melakukan kajian teknis kelayakan penerapan trem di Kota Bogor," katanya.
Menurut Dedie, Colas Rail melakukan kajian dalam beberapa aspek dan membutuhkan waktu sekitar delapan bulan. "Pemerintah Kota Bogor, masih menunggu kajian dari Colas Rail ini," katanya.
Ketiga, kajian dari PT Industri Kereta Api (INKA) yang melakukan kajian teknis trem dan penyediaan lahannya. Kemudian, keempat, kajian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BBPJ).
Menurut dia, BPPJ juga melakukan kajian keterpaduan antar-moda transportasi di Kota Bogor, termasuk keterpaduan trem dengan LRT yang rencanannya akan dioperasikan sampai ke Terminal Baranangsiang.
"Ada banyak aspek yang dilakukan kajian, sehingga pada saatnya sudah benar-benar siap diterapkan," kata Dedie.
Dedie memperkirakan, trem di Kota Bogor akan diterapkan mulai 2023, dengan membangun delapan halte pemberhentian yakni, di Jalan Suryakencana, di depan Bogor Trade Mall (BTM), di Jalan Paledang, di depan Alun-Alun Bogor, di Sempur, di Lippo Kebun Raya Bogor, di depan Rumah Sakit PMI dan Terminal Baranang Siang.
Baca juga: Kapolresta Bogor minta maaf atas tindakan anggotanya tendang Ojol
Baca juga: DPRD Kota Bogor setujui empat Raperda