Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate menilai hak prerogatif Joko Widodo untuk mengangkat menteri dari PAN dan Partai Demokrat, tentunya dengan pertimbangan yang matang.
"Anggota kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, non-partai politik atau ada tokoh dari PAN dan Partai Demokrat, itu domainnya Presiden," kata Plate di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, bagi Nasdem yang terpenting adalah kabinet berjalan efektif dan partainya mendukung parlemen bersikap konstruktif sehingga mendukung sistem presidensial yang efektif.
Plate menilai terserah Jokowi apakah ketika PAN dan Demokrat bergabung dalam koalisi lalu diberikan kursi menteri di kabinet.
"Seperti di Pemilu Presiden 2014, yang kerja adalah PDIP dan Partai Nasdem, lalu kalau anggota Kabinet menjadi luas atau ada tambahan, itu tidak masalah," ujarnya.
Namun dia mengatakan belum ada kesepakatan politik dengan PAN dan Demokrat terkait posisi menteri di kabinet karena semua masih sibuk dengan kegiatan lebaran dan komunikasi yang terjalin dalam rangka silaturahmi politik.
Terutama menurut dia, Partai Demokrat masih dalam suasana kedukaan atas meninggalnya Ani Yudhoyono.
"Kami melihat bahwa kerja sama politik itu dibutuhkan, jadi kami memperluas kerja sama politik. Tapi jangan langsung ditafsirkan itu bagi-bagi kursi karena sempit sekali, apalagi itu domainnya Presiden," katanya.
Baca juga: Suasana hati PAN dan Demokrat di Jokowi-Ma'ruf, kata pengamat
Baca juga: PAN: Demokrat sudah tidak sejalan dalam koalisi Prabowo-Sandi
