DPRD: peristiwa 12 petugas KPPS meninggal harus menjadi catatan

Bandung (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan peristiwa 12 petugas KPPS (Kelompok Peneyelenggara Pemungutan Suara)  di TPS yang meninggal saat dan seusai bertugasan pada Pemilu 2019 harus menjadi catatan pihak terkait agar pada penyelenggaran pemilu selanjutan menjadi lebih baik lagi.

"Tentunya ini harus menjadi catatan, harus menjadi catatan atau perhatian agar pada pelaksanaan Pemilu nanti bisa lebih baik lagi," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Minggu.

Secara pribadi dan institusi, kata Ineu, dirinya berbelasungkawa atas meninggalnya petugas TPPS yang wafat saat melaksanakan atau seusai bertugas menjadi petugas TPS di Pemilu 2019.

"Tentunya kami prihatin dan ikut berduka atas peristiwa tersebut. Menurut saya mereka layak atau pantai disebut sebagai pahlawan demokrasi ya," kata Ineu.

Dia mengatakan pihak terkait seperti KPU dipastikan akan memikirkan langkah-langkah terbaik pasca kejadian tewasnya petugas KPPS saat atau seusai bertugas.

"Saya yakin ini KPU provinsi dan kabupaten/kota akan menyampaikan permasalahan ini ke pusat dan akan memikirkan solusi terbaiknya," kata Ineu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan 12 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Barat yang meninggal dunia saat atau seusai bertugas terkait pelaksanaan Pemilu 2019 adalah pahlawan pemilu.

"Petugas KPPS yang meninggal tersebut sebagai pahlawan pemilu," kata Gubernur Emil seusai melantik kepala daerah Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis, di Gedung Sate Bandung, Sabtu. 

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengusulkan ke-12 nama petugas KPPS tersebut diabadikan di Museum Demokrasi yang akan dibangun Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu.

"Memang ada rencana membangun Museum Demokrasi dan didalamnya akan ada tribute to pahlawan pahlawan demokrasi," kata dia.