Golkar Jabar usul Pemilu Serentak 2019 dievaluasi

Bandung (ANTARA) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Presiden yang serentak dengan Pemilu legislatif dan DPD dievaluasi terkait sejumlah masalah yang muncul saat pelaksanaannya.

"Usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar dan yang laling mencolok adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pada 17 April kemarin," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat 

Peristiwa meninggal dunia petugas KPPS dinilai Dedi potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan semua pihak, terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten.

"Dan hal ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam," ujarnya.

Menurut Dedi, semenjak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari bahkan pagi hari dan belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.

Dia mengatakan tidak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut menurutnya melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang iuga menjadi tim sukses kampanye presiden.

"Jadi tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah," kata Dedi.

Dia mengatakan hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang dan Pemilu 2019 menurutnya menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat.

"Pelaksanaan pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak," kata dia.




Baca juga: Dedi Mulyadi: mari rajut kembali silaturahmi pascapemilu


Baca juga: TKD: Serangan hoax berdampak pada suara Jokowi di Jabar