Cianjur (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menganggarkan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana alam pada APBD 2025 secara bertahap, dimana hingga saat ini masih dilakukan pendataan terkait jumlah jembatan rusak.
Sekretaris Disperkim Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadi di Cianjur, Rabu, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terkait kerusakan jembatan di sejumlah kecamatan akibat bencana alam banjir, longsor dan pergeseran tanah.
"Data sementara yang kami miliki sekitar 55 jembatan rusak akibat bencana, namun saat ini petugas masih melakukan pendataan ulang di lapangan, sehingga setelah data lengkap akan diajukan perbaikan dari anggaran tahun 2025," katanya.
Dia menjelaskan kerusakan jembatan yang sebagian besar sebagai jalur penghubung utama antar desa dan kecamatan di wilayah selatan, mengalami rusak sedang dan berat, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dan waktu yang lama.
Sehingga proses perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas penghubung utama satu-satunya, sedangkan untuk sementara pihaknya membangun jembatan darurat atau meminta aparat kecamatan dan desa mengarahkan warga ke jalur alternatif.
"Seperti jembatan Leuwi Tarisi penghubung antara Kecamatan Takokak dan Kadupandak yang rusak berat akibat pergeseran tanah, sudah masuk dalam daftar perbaikan tahun 2025, sehingga kami minta masyarakat untuk bersabar dan sementara dapat melalui jalur alternatif," katanya.
Kepala Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Nadir Muharam Abdurahman, mengatakan sudah melaporkan rusaknya jembatan Leuwi Tarisi ke Pemkab Cianjur, agar segera diperbaiki karena merupakan akses utama tercepat penghubung antar desa dan kecamatan.
Putusnya jembatan Leuwi Tarisi dengan panjang 52 meter penghubung Kampung Bobojong, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak dengan Kampung Ciakar, Desa Sukaharja, Kecamatan Kadupandak, membuat warga harus memutar jalan yang lebih jauh untuk sampai ke Kadupandak atau sebaliknya.
"Karena perbaikan jembatan tidak dapat asal, sementara kami tidak memiliki SDM ditambah perbaikan jembatan gantung membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak dapat menggunakan dana desa," katanya.
Dia berharap Pemkab Cianjur, dapat memprioritaskan pembangunan kembali jembatan yang rusak agar aktifitas warga di dua kecamatan terutama perekonomian kembali berjalan normal karena jalur alternatif yang tersedia selain curam belum tersentuh aspal.
