Jakarta (Antaranews Jabar) - Pemerintah serius dalam mengembangkan kendaraan listrik karena memiliki target utama yang ingin dicapai, yakni ketahanan energi dan ramah lingkungan.
"Guna menangani masalah keamanan energi, kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif yang kita pakai untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pemerintah menilai kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian BBM serta memangkas ketergantungan impor BBM. Ini berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp798 triliun.
"Kita masih punya CPO atau sumber energi lain terbarukan yang bisa dimanfaatkan," ungkap Harjanto.
Selain itu, pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030.
"Penurunan emisi bukan hanya tergantung kendaraannya, tapi juga dari sumber energi yang kita gunakan," terangnya.
Baca juga: 15 Stasiun Penyedia Listrik Umum Tersebar di Bandung
Sejalan target tersebut, pada peta jalan pengembangan industri otomotif nasional, populasi mobil listrik pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 20 persen atau sekitar 400.000 unit dari total produksi di dalam negeri sebesar dua juta unit.
Di tahun yang sama, populasi motor lsitrik dibidik sebanyak dua juta unit.
Selanjutnya, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan menjadi basis produksi kendaraan jenis Internal Combustion Engine (ICE) maupun "Electrified Vehicle" untuk pasar domestik hingga ekspor pada tahun 2030.
Hal ini didukung oleh kemampuan industri nasional dalam memproduksi bahan baku dan komponen utama serta optimalisasi produktivitas sepanjang rantai nilai industri tersebut.
Baca juga: Jepang dibidik untuk investasi produksi baterai kendaraan listrik
Baca juga: PLN Dukung Penuh Pengembangan Kendaraan Listrik
