Bandung (Antaranews Jabar) - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mulai mengevaluasi 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui sebuah rapat yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jumat.
"Berdasarkan tinjauan awal rapat tadi diketahui Provinsi Jabar memiliki BUMD yang memiliki aset Rp113 triliun, sampai BUMD yang memiliki beban perusahaan sangat berat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum usai memimpin rapat tersebut.
Wagub Jawa Barat mengatakan setelah para direktur utama sebelas BUMD tersebut menyampaikan pemaparan pengenai perusahaan sampai laporan keuangannya, mereka diwajibkan memberikan laporan tertulis, paling lambat diberikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 16 Oktober 2018.
Menurut dia, isi laporan yang harus diserahkan pekan depan tersebut, katanya, diantaranya adalah laporan keuangan BUMD pada periode 2015-2018, laporan kinerja tiga tahun terakhir, laporan audit internal, serta laporan audit dari pemerintah selama tiga tahun terakhir.
Atas laporan tersebut maka pihaknya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang dimiliki setiap perusahaan, kondisi kesehatan usahanya, besarnya sumbangan untuk pendapatan asli daerah, dan besarnya modal yang disetor pemerintah.
"Dan sari pertemuan tadi kalau kita lihat yang paling bagus adalah bank BJB di ranking nasional dan di antara bank milik daerah, kami sebagai pimpinan daerah bangga punya BJB. Tapi ada yang paling buncit, sampai seolah-olah tidak mampu membiayai operasional perusahaan sendiri," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil sebut hanya satu BUMD menguntungkan
Baca juga: Bank BJB kembangkan kompetensi karyawan
Selain itu, lanjut Wagub Jawa Barat nantinya secara berkala pihaknya akan memanggil setiap BUMD satu per satu untuk melakukan pendalaman kondisi perusahaannya dan untuk tahap awal dirinya akan memanggil tiga perusahaan terlebih dulu beberapa hari lagi.
"Jadi kami membutuhkan kecepatan waktu untuk membuat keputusannya. Jangan terlalu lama, jelang Desember 2018 semua pemetaan beres, dan Januari 2019 kita bisa ngebut, semua sudah terpetakan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target baru," katanya.
Meskipun beberapa perusahaan memiliki masalah dengan jenis yang berbeda-beda, kata dia, secara keseluruhan semua BUMD di Jawa Barat ini sangat prospektif untuk menghasilkan keuntungan dan pemasukan untuk PAD.
Hanya saja, menurut dia, sejumlah perusahaan memerlukan waktu lama untuk bisa pulih dan menghasilkan pendapatan sehingga harus dilakukan percepatan.
"Seluruhnya prospektif. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Heryawan, yang telah melahirkan banyak BUMD yang sesuai dengan kebutuhan hari ini, seperti BIJB. Kita tinggal meneruskan, meningkatkannya, dan harus lebih baik dari Kang Aher," katanya.
Dia mengatakan sejumlah perusahaan memang memiliki beban usaha yang beragam, mulai dari masalah sosial dengan warga yang menempati lahan pertanian dan perkebunan, sampai masalah pengembangan perusahaan.
"Hal tersebut harus segera dicarikan solusi dengan cepat," katanya.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jawa Barat Eddy Nasution, mengatakan pada intinya Pemprov Jawa Barat ingin membenahi semua BUMD dan hal ini baru memasuki tahap awal evaluasi sehingga belum bisa ditentukan langkah selanjutnya.
"Sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk menggabung atau bahkan menutup BUMD yang bermasalah. Kalau tidak menghasilkan terus ya tutup saja. Intinya kita ingin memebenahi," kata Eddy.
Ia menuturkan pada Desember 2018, pihaknya harus sudah memiliki pemetaan jelas mengenai kondisi semua BUMD di Jawa Barat dan selama ini setiap BUMD, katanya, memiliki masing-masing masalahnya sendiri.
Baca juga: Wagub Jabar siapkan langkah penyehatan BUMD
