Pembangunan perumahan ganggu kegiatan sekolah di Garut

Garut  (Antaranews Jabar) - Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeluhkan adanya proyek pembangunan perumahan yang dilakukan di samping sekolah karena mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa.

"Ya merasa terganggu saat belajar, karena banyak kendaraan besar," kata Firdaus siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangpawitan, Garut, Selasa.

Siswa lainnya, Fatimah, mengeluhkan hal yang sama.  Menurut dia, proyek pembangunan perumahan tersebut yang seringkali membuat siswa tidak nyaman saat belajar.

Terutama, lanjut dia, saat datang kendaraan besar yang sering menimbulkan suara bising ketika siswa sedang belajar di kelas.

"Memang sangat mengganggu kami yang berada di sekolah, seharusnya jangan membangun perumahan," katanya.

Kepala SMP Negeri 1 Karangpawitan, Didi Rusdani, membenarkan adanya proyek pembangunan perumahan di samping sekolah yang sudah berlangsung dua pekan.

Ia mengatakan, aktivitas pembangunan itu mendatangkan kendaraan berat jenis excavator, bahkan truk besar yang membawa material untuk tahap awal pembangunan perumahan tersebut.

"Paling terasa mengganggunya saat truk menurunkan material gak tahu batu atau apa, pokoknya berisik," katanya.

Ia mengungkapkan, persoalan lainnya yaitu kendaraan berat maupun truk menggunakan jalan utama masuk gerbang sekolah untuk menuju lokasi pembangunan perumahan.

Menurut dia, kondisi itu tentu merusak fasilitas jalan yang dibangun oleh pemerintah, akibatnya siswa maupun guru merasa tidak nyaman saat melewati jalan tersebut.

"Dampak kerusakannya adalah jalan, bahkan kemarin-kemarin ada beko, terkadang ada truk," katanya.

Ia menyampaikan, pembangunan perumahan tersebut tentunya hak bagi pengembang, tetapi harus mengikuti aturan dan memperhatikan dampak dari pembangunan itu.

Terutama, lanjut dia, penggunaan jalan sekolah untuk keluar masuk kendaraan besar tentu membuat keberatan pihak sekolah, terutama para siswa dan masyarakat sekitar.

"Kami keberatan kalau minta akses jalan untuk keluar masuk kendaraan, jelas kami sangat keberatan, akan mengganggu kegiatan sekolah, merusak akses jalan," katanya.

Ia menambahkan, jalan tersebut merupakan milik lembaga atau pemerintah sehingga persoalan itu sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Garut.

"Upaya sekolah tentunya akan kembalikan kebijakannya ke dinas, laporan secara tertulis belum, baru lisan saja," katanya.