BPS Ciamis Siapkan 1.699 Petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk Wujudkan Target Satu Data Pembangunan

Ciamis (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis mengerahkan sebanyak 1.699 petugas untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jawa Barat.

Langkah strategis ini dilakukan guna memotret pertumbuhan berbagai sektor usaha secara akurat sebagai landasan kuat perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Ciamis

"Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.699 petugas di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis," kata Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman saat menggelar pertemuan dengan Bupati Ciamis dalam rangka koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Ciamis, Selasa.

Ia menuturkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi tersebut, kata dia, meliputi identitas usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, sampai gambaran perkembangan usaha terkini di Ciamis, umumnya secara nasional.

Ia berharap hasil dari Sensus Ekonomi itu mampu menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis maupun secara nasional yang lebih terarah karena berbasis data akurat.

"Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya memotret jumlah dan persebaran usaha, tetapi juga menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik dan profil perusahaan, tingkat produktivitas, daya saing usaha, hingga perkembangan ekonomi digital," kata Ahmad.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan dukungan penuh kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan sukses dan mendapatkan data di lapangan secara akurat.

Sinergitas antara pemerintah daerah dan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 itu, kata dia, diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas dan terintegrasi karena akan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut dia, selama ini terkait data masih ditemukan perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.

"Saya sejak dulu memiliki keinginan agar terwujud Ciamis satu data. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa data, apalagi ketika kita ingin melakukan intervensi, misalnya dalam penanganan stunting, datanya harus benar-benar akurat," katanya.