OJK Cirebon meminta IJK di Ciayumajakuning dukung Sensus Ekonomi 2026

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, meminta pelaku industri jasa keuangan (IJK) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan berpartisipasi aktif dalam pendataan.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menjembatani koordinasi antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan IJK di wilayah Ciayumajakuning,” kata Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib saat dikonfirmasi di Cirebon, Senin.

Ia mengatakan OJK telah memfasilitasi pertemuan antara Badan Pusat Statistik dan pelaku IJK, untuk memastikan kesiapan menghadapi sensus yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Menurut dia, partisipasi aktif pelaku IJK dalam memberikan data yang akurat menjadi kunci untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.

“Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat (24/4) kemarin, diikuti oleh perwakilan IJK di Ciayumajakuning,” katanya.

Ia menyampaikan peserta yang hadir berasal dari berbagai sektor, antara lain perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pergadaian, perusahaan fintech, serta pelaku industri jasa keuangan lainnya.

Melalui forum tersebut, pihaknya memfasilitasi BPS untuk menyampaikan secara langsung informasi teknis terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada para pelaku usaha jasa keuangan.

Selain itu, kata dia, OJK mendorong kesiapan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pendataan.

Agus menuturkan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun oleh BPS, untuk mendata seluruh pelaku usaha non-pertanian di Indonesia.

“Pendataan mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, kondisi permodalan dan investasi, hingga daya saing usaha,” katanya.

Tak hanya itu, ia menyebutkan pula sensus akan merekam perkembangan sektor ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Agus, BPS akan melibatkan sekitar 116 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia untuk memastikan cakupan pendataan yang menyeluruh.

Ia menekankan melalui data yang dihasilkan, kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah diharapkan dapat disusun lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap kolaborasi antara OJK, BPS, dan pelaku IJK dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Ciayumajakuning,” ucap dia.