antarajabar - Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Hanura Jawa Barat M Iriana mengaku kecewa dengan keputusan Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Aceng Fikri yang memilih mendukung Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat di Pilgub Jawa Barat 2018.
"Jadi hasil rapimda kemarin itu cuma keinginan Aceng Fikri saja. Pemilihan Dedi Mulyadi sebagai cagub itu keputusan yang salah," kata Iriana, di Bandung, Minggu.
Iriana mengatakan Keputusan yang dituangkan dalam hasil Rapimda DPD Partai Hanura Jawa Barat, pada 5 November 2017 dianggap jauh dari tujuan memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018.
Menurut dia, dalam rapimda itu dikabarkan DPC Partai Hanura dari Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat menyepakati dukungan kepada Dedi Mulyadi.
Ia menyatakan, hasil rapimda tersebut tidak masuk akal dan keputusan rekomendasi bagi Dedi Mulyadi dinilai tidak berdasarkan kajian.
Selain itu, ia juga mengaku heran dengan munculnya keputusan itu, di saat Dedi Mulyadi tidak diusung partainya sendiri, Partai Golkar, karena Dedi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
"Dan ini yang menjadi pertanyaan kami, apa dasar munculnya keputusan pemilihan Dedi Mulyadi. Berdasarkan kajian, kalau iya seperti apa kajiannya. Jelas-jelas Dedi tidak diusung partainya, lalu Hanura mau ikut ke mana" ujar Iriana.
Dia mengatakan, rapimda juga menyimpulkan seluruh DPC Partai Hanura se-Jawa Barat disebut-sebut menyetujui dukungan bagi Aceng Fikri sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Dedi Mulyadi dan pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Aceng Fikri.
"Saya sebagai ketua dewan penasihat tidak diundang (rapimda), tidak tahu menahu, dan Aceng tiba-tiba sudah menentukan dan mengusung Dedi Mulyadi," kata dia.
"Hal ini seperti memaksakan hasrat pribadi dengan memanfaatkan Partai Hanura. Pilihan ini tidak cerdas dan tidak menggunakan sistem politik. Jangan sampai kader marah karena menilai keputusan itu didasarkan kepentingan pribadi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Saksi DPD Partai Hanura Jawa Barat Tedi Kurniawan menambahkan, kejanggalan DPD dalam menentukan keputusan rekomendasi cagub dan cawagub Jabar ini akan dilaporkan ke DPP Partai Hanura.
Tedi menduga adanya skenario keuntungan pribadi dengan memanfaatkan Partai Hanura Jawa Barat, mengabaikan suara murni dari kader di akar rumput.
"Semoga DPP mendengar aspirasi kami ini. Betapa bahayanya partai kami di Jawa Barat jika dikendalikan oleh nafsu politik nakhodanya," kata Tedi yang juga mantan Ketua DPC Kota Bandung itu.
