Ia mengatakan OJK tengah mendorong BPR menerapkan skema pembiayaan berbasis ekosistem atau close-loop sehingga seluruh produksi UMKM, mulai dari pertanian hingga ekonomi kreatif, terserap pasar secara berkelanjutan.
Dengan ekosistem tersebut, kata dia, risiko kredit dapat ditekan karena UMKM memiliki kepastian pembelian melalui off-taker, baik lokal maupun ekspor.
Darwisman mengemukakan peran BPR juga strategis dalam mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersubsidi.
“BPR bisa membiayai UMKM di sisi hulu, misalnya produksi telur, ayam, sayuran, hingga susu untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas aset untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR di tengah dinamika ekonomi.
“Jika BPR tidak adaptif dan tidak bertransformasi, maka sudah pasti akan tertinggal,” katanya.
Agus menambahkan penguatan kualitas aset produktif membutuhkan pengelolaan risiko yang baik, terutama penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme lelang agunan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan bila diperlukan.
Pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara humanis terhadap BPR agar stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning tetap terjaga.
“Kami berharap kolaborasi OJK dan BPR terus diperkuat sehingga pembiayaan sektor UMKM di Ciayumajakuning, meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: OJK minta BPR di Ciayumajakuning perkuat pembiayaan UMKM
