Bandung (ANTARA) - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jawa Barat menekankan keterwakilan perempuan di legislatif agar tidak boleh sekadar memenuhi kuota, melainkan harus berbasis pada penguasaan kompetensi digital dan kemampuan legislasi yang mumpuni untuk menghadapi dinamika pembangunan yang kian kompleks.
Ketua KPP Jawa Barat Siti Muntamah di Bandung, Jumat. mengatakan tantangan parlemen saat ini telah bergeser. Perempuan dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap isu keluarga sembari menguasai strategi pada ranah digital yang menjadi medan baru aspirasi publik.
"Berpolitik itu penting, dan perempuan harus berada di dalamnya dengan cara yang baik, bijak, dan berpengaruh. Saat ini tantangannya berbeda, perempuan harus bergerak cepat mengawal isu perempuan, keluarga, dan anak dengan visi pembangunan yang jelas," ujar Siti.
Siti yang juga anggota DPRD Jawa Barat menyoroti perbaikan citra positif melalui sinergi partai politik dan komunitas. Menurut dia, kompetensi dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah menjadi kunci agar perempuan tidak hanya hadir secara fisik di gedung dewan.
"Tetapi juga memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan strategis," ujarnya.
