Bandung (ANTARA) - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis ini, memunculkan nada kritis dari berbagai fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jabar Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp28,78 triliun.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan di Gedung DPRD Jawa Barat itu, setidaknya memunculkan tiga isu utama yang disampaikan tiga fraksi di DPRD Jabar, yang menyoroti arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah, khususnya mengenai efisiensi belanja, keadilan fiskal, dan evaluasi kinerja birokrasi.
"Untuk efisiensi waktu, tiga fraksi (PDIP, PKB, dan Demokrat), kami beri kesempatan menyampaikan langsung pandangannya, sementara fraksi lain akan menyerahkan secara tertulis," ujar Iwan dalam paripurna.
Fraksi PDIP menekankan agar setiap rupiah dalam APBD 2026 dipastikan menyentuh kebutuhan masyarakat. Mereka menyoroti tingginya porsi belanja rutin dibandingkan program pembangunan.
"Belanja operasi masih terlalu besar untuk keperluan penunjang. Struktur anggaran di sejumlah OPD menunjukkan belanja pegawai lebih besar dari belanja kegiatan," kata anggota Fraksi PDIP Bayu Satya Prawira.
Bayu juga mengingatkan bahwa meski ekonomi Jabar tumbuh 5,20 persen, sektor padat karya masih tertekan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menutupi fakta bahwa penciptaan lapangan kerja melemah," ujarnya.
Di kesempatan kedua, Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi momentum mengembalikan semangat keadilan pembangunan.
"Pembangunan Jabar masih berat sebelah. Koridor industri di utara tumbuh pesat, tapi wilayah selatan masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi rakyat," kata anggota Fraksi PKB Lilah Sahrul Mubarok.
PKB, kata Lilah, mengapresiasi penyusunan APBD 2026, namun menilai tantangan terbesar Jabar bukan sekadar fiskal, melainkan ketimpangan struktural.
"Keadilan bukan soal siapa yang mendapat dan siapa yang tertinggal, melainkan bagaimana semua daerah tumbuh bersama," ujarnya.
Adapun Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, menyoroti pentingnya memastikan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati dan ia menekankan perlunya belanja yang produktif dan berpihak kepada rakyat.
"Belanja harus diarahkan pada sektor produktif, seperti infrastruktur dasar, layanan publik, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja," kata anggota Fraksi Demokrat, Jaenal Aripin.
Demokrat juga, kata dia, mendorong evaluasi kinerja pejabat eselon II dan III yang dianggap belum optimal dalam mendukung kinerja gubernur.
"Evaluasi penting untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan," ujar Jaenal.
Ia juga menambahkan bahwa struktur pendapatan daerah masih bisa dioptimalkan.
"Beberapa pos pendapatan mengalami penurunan target, padahal potensinya masih besar," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui Wakil Gubernur Erwan Setiawan, telah menyampaikan nota pengantar Raperda APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun, belanja Rp28,49 triliun, penerimaan pembiayaan Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp666,81 miliar.
