Bandung (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan peran sentral koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia, termasuk dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo mengamanatkan agar koperasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry dalam Seminar Nasional "Ekonomi Kerakyatan sebagai Implementasi Asta Cita dan Nilai Filosofis Pancasila" di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jumat.
Ia menjelaskan koperasi harus menjadi badan usaha kolektif yang memberdayakan masyarakat desa, bukan sekadar menjadi obyek pembangunan.
Menurutnya, koperasi berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi dari bawah.
"Rakyat kecil, yang lemah dan dhuafa, harus dihimpun dalam kekuatan ekonomi melalui koperasi. Inilah hakikat ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Ferry menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional guna menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai tidak lagi relevan.
"Kami ingin koperasi memiliki ruang yang lebih luas. Saat ini ada 22 regulasi yang justru membatasi, termasuk larangan mendirikan bank, rumah sakit, hingga penyelenggaraan umroh dan haji," ucapnya.
Dalam forum itu, Ferry menyoroti pentingnya sinergi koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan korporasi agar tumbuh secara bersama dan tidak saling menindas.
Ia menegaskan, Indonesia tidak menolak modal asing, namun harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
"Yang kita tolak adalah dominasi yang mengatur negara dan menekan ekonomi rakyat," katanya.
Ferry juga mengkritisi derasnya arus impor yang menekan koperasi di sektor pertanian dan tekstil, serta menyoroti pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang kini mayoritas sahamnya dimiliki asing.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng kalangan akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan sistem data desa presisi guna memperbaiki akurasi kebijakan pembangunan.
"Belajar dari Tiongkok, mereka berhasil mengentaskan kemiskinan melalui data yang presisi. Indonesia harus bisa melakukan hal yang sama," katanya.
Ia berharap civitas akademika UPI dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa dan koperasi yang berbasis data valid.
Turut hadir dalam seminar tersebut Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas, Rektor UPI Didi Sukyadi, Guru Besar UPI Eeng Ahman serta Adi Hidayat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkop tegaskan koperasi adalah pilar strategis ekonomi Indonesia
