Kuningan (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan dokumen yang disahkan dalam rapat paripurna tersebut, telah melalui proses pembahasan panjang di tingkat komisi maupun badan anggaran.
“Pengesahan dokumen KUA-PPAS ini menjadi bentuk kolaborasi eksekutif dan legislatif, sehingga APBD 2026 benar-benar dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif,” kata Nuzul di Kuningan, Senin.
Ia mengatakan pembahasan yang telah dilakukan, menekankan agar belanja daerah difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat di Kabupaten Kuningan.
Dengan begitu, kata dia, setiap program yang dirancang tidak hanya berhenti pada dokumen, melainkan bisa diwujudkan secara nyata.
Menurut Nuzul, keberhasilan pembangunan bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama.
Oleh karena itu, pihaknya siap mengawal pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada dokumen KUA-PPAS 2026.
Ia mengatakan setelah pengesahan KUA-PPAS 2026, tahap berikutnya adalah penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi APBD definitif pada akhir tahun, yang akan menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dan DPRD.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan dokumen KUA-PPAS 2026 tidak boleh dipandang sebatas formalitas atau sekadar kumpulan angka dan data.
Ia menilai dokumen tersebut menjadi pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2026, lanjut dia, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan daya saing daerah sebagai prioritas utama.
Dian mengakui kondisi fiskal di Kabupaten Kuningan masih terbatas, sehingga penggunaan anggaran harus benar-benar selektif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kita semua menyadari kondisi fiskal daerah masih jauh dari ideal. Karena itu, setiap rupiah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat,” tuturnya.
