Bandung (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat (Jabar) perlu perhatian ekstra, meskipun realisasi belanja dan pendapatan masih dalam jalurnya ('on the track').
"Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap 'on the right track' meski di bawah persentase biasanya, meskipun perlu perhatian ekstra," kata Acuviarta, di Bandung, Kamis.
Baca juga: Rekor baru! serapan APBD Jabar 2025 di bawah DIY dan NTB, ini alasan Dedi Mulyadi
Baca juga: Pendapatan Jabar semester 1 2025 turun dibandingkan 2024, Sekda: masih "on the track"
Berdasarkan data yang diterima, realisasi belanja APBD Jabar pada semester I tahun 2025 adalah 38,79 persen yang menempati posisi tiga secara nasional. Sementara realisasi pendapatan Jabar baru 44,72 persen dari target atau di peringkat 11 secara nasional.
Menurut Acuviarta, soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga dirinya memaknai kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent).
"Tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja," ujarnya lagi.
Menurut Acuviarta, masih terbuka ruang percepatan, baik dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatan. Meski saat ini banyak perubahan mendasar terkait kebijakan fiskal Pemprov Jabar selama semester I berupa efisiensi dan realokasi anggaran.
Ia menyoroti belanja infrastruktur yang meningkat signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus, dan dibutuhkan percepatan yang lebih agresif, terutama terkait proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
Sementara dari sisi pendapatan, kata dia lagi, percepatan bisa difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
"PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya," ujar dia lagi.
Acuviarta juga mencatat iklim efisiensi dan realokasi belanja akibat implementasi Perpres Nomor 1 Tahun 2025 turut mempengaruhi psikologi belanja daerah.
"Pak Gubernur KDM (Kang Dedi Mulyadi, Red) sudah melakukan pembaharuan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," katanya pula.
Pendapatan Jabar pada semester I tahun 2025, berdasarkan keterangan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7), baru 44,72 persen dari target Rp30,99 triliun, jauh di bawah DIY (57,43 persen) dan Kalimantan Barat (50,13 persen) di posisi 1 dan 2.
Dari data yang dihimpun, raihan 2025 ini juga masih di bawah capaian pada periode yang sama tahun 2024 lalu dengan realisasi pendapatan daerah semester I tahun 2024 di angka Rp17,60 triliun atau 49 persen dari target Rp35,92 triliun.
Padahal Pemprov Jabar menggulirkan berbagai program untuk menggenjot penerimaan daerah, salah satu yang tengah dilakukan adalah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang kini juga diperpanjang sampai September 2025.
Sementara, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau belanja Provinsi Jabar mengalami penurunan performa yang terealisasi 38,79 persen atau menempati posisi tiga, di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY (41,92 persen) dan Nusa Tenggara Barat/NTB (38,99 persen).
Sekdaprov Jabar Herman Suryatman mengatakan capaian serapan APBD Jabar pada semester I ini di angka 38,79 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.
Sementara, pendapatan Jabar pada Semester I tahun 2025 yang telah tercapai sebesar 44,72 persen, berada di atas rata-rata nasional sebesar 43,62 persen. Mengingat kapasitas fiskal Jabar dalam APBD 2025 mencapai lebih dari Rp31 triliun, yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi Indonesia.
"Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar," kata Herman.
