Dedi mengakui telah meminta Kantor Wilayah Kemenag Jabar untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi, terhadap seluruh lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya.
Tidak hanya itu, ia bahkan menyarankan agar setiap pesantren ilegal diberi penanda secara terbuka.
“Pasang saja plang, tulis, ini pesantren tidak berizin. Itu lebih efektif,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) telah membentuk sebuah tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren-pesantren ilegal, terutama di Jabar
Menko PM Muhaimin Iskandar menjelaskan, razia akan dilakukan terutama terhadap pesantren ilegal yang membuat sejumlah berita negatif, sehingga berdampak merusak citra atau nama baik sekitar 39 ribu pesantren di Indonesia saat ini.
Baca juga: Menko PM bentuk timsus untuk razia pesantren ilegal, terutama di Jawa BaratBaca juga: Pemkab Cirebon mendorong LPK berbasis pesantren tingkatkan SDM migran
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Jabar dukung razia pesantren ilegal secara terbuka
