Antarajabar.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat resmi bermarkas atau memiliki kantor sekretariat di Komplek Gedung Sate yakni Gedung B lantai dua Jalan Diponegoro Kota Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meresmikan langsung kantor sekretariat Saber Pungli Jawa Barat yang cukup representatif tersebut.
"Alhamdulillah hari ini kita resmikan kantor sekretariat Saber Punglinya. Kantornya cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan terkait hasil tindakan Pungli di lapangan," kata dia.
Kantor sekretariat Saber Pungli Jabar memiliki beberapa ruangan seperti ruang Pokja pencegahan, Pokja yustisi, Pokja penindakan, Pokja intelejen dan posko Satgas.
"Kita serius ingin menghilangkan Pungli di Jabar di semua lini karena pungli lah yang membuat masyarakat tidak nyaman," kata gubernur yang akrab disapa Aher ini.
Setelah dibentuk pada November 2016 lalu, Aher meyakini Satgas ini mampu untuk semakin mendorong komitmen dalam memberantas pungli khususnya di lingkungan aparatur negara sehingga prinsip good governance, clean governance betul-betul dapat diwujudkan.
"Sudah sekian bulan lalu kita lantik Saber Pungli Jabar dan sudah bekerja, sudah ada tindakan di lapangan, yang jelas kita serius ingin menghilangkan Pungli di Jabar," kata Aher.
Selain itu, Jabar juga telah meluncurkan sejumlah program inovasi yang ditujukan untuk memberantas pungli. Dari beberapa program tersebut bahkan tahun 2016 lalu telah ditetapkan sebagai "pilot project" pencegahan korupsi dan pungli untuk 17 Provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inovasi tersebut yaitu e-samsat, cara mudah bayar pajak pada sektor pendapatan. Sistem manajemen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada sektor tunjangan pegawai dan inovasi pelayanan terpadu satu pintu untuk sektor perizinan.
"Kita ingin menampilkan layanan publik kepada masyarakat yang cepat dan bebas pungli,"ujarnya.
Bahkan, pada tahun 2010, KPK menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari lima Provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim.
"KPK 2010 lalu pernah merilis lima Provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim salah satunya adalah Jabar, mudah-mudahan makin lama makin hilang," kata Aher.
