Aher Tegaskan Semua Pihak Wajib Jaga NKRI

Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan semua pihak yang ada di Provinsi Jawa Barat wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita punya komitmen untuk tetap menjaga NKRI. Urusan NKRI harga mati, Pancasila ideologi yang sudah final, UUD bagian pilar kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah fitrah kemanusian dan kehidupan," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Kamis.

Ditemui usai menerima perwakilan Koalisi Masyarakat Jawa Barat Bersatu, di Gedung Sate, Aher menuturkan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dan hal tersebut adalah fitrah.

"Oleh karena itu kita jaga kebhinnekaan, mari kita hadirkan kebhinnekaan untuk kebersamaan. Kami Pemprov Jabar dan unsur FKPD bukan sekadar bersepakat tapi berkomitmen untuk menjaga kondusivitas Jabar, secara khusus, dan Indonesia secara umum," kata dia.

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat tersebut menginginkan seluruh masyarakat bisa hidup harmonis di tengah perbedaan.

"Dan kita dilarang ada yang menista, baik itu menistakan agama, itu tidak boleh, menistakan Pancasila juga tidak boleh, menistakan budaya tidak boleh dan menistakan orang juga tidak boleh," kata dia.

Ia berharap ungkapan "Silih Asih Silih Asah Silih Asuh" yang dijunjung oleh masyarakat Tanah Pasundan bisa benar-benar diimplementasikan oleh semua pihak.

"Sekali lagi kita berkomitmen untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat, siapa pun yang mengganggu Jawa Barat itu sama saja dengan mengganggu NKRI," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan perbedaan adalah hal yang wajar atau biasa karena hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyarawah mufakat.

Sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jawa Barat Bersatu menyampaikan petisi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Penyerahan petisi dari Koalisi Masyarakaat Jawa Barat Bersatu kepada Gubernur Aher tersebut juga disaksikan oleh puteri pertama Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri dan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan.