"Jadi saya kira ini kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan itu memang nanti kita akan melalui kajian-kajian yang lebih komperhensif lah," katanya.
Namun berbagai rekomendasi tersebut, belum akan dimatangkan, tapi dikaji lagi melalui rapat kerja yang akan didahului komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan di DPR.
"Kalau Raker bisa tahun ini atau tahun depan. Tapi kepengurusan kami harus diperkenalkan ke pemerintah pusat, menteri terkait, kemudian juga tentu saja ke DPR RI karena kita juga butuh support atas hal-hal yang kita ajukan," ucapnya.
Hari Selasa ini juga, Buky mengatakan kepengurusan ADPSI untuk periode 2024-2029 sudah terbentuk dari Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, sampai keanggotaan di bawahnya dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan beragamnya daerah dan latar belakang politik, Buky mengatakan untuk menyatukan orkestrasi tersebut pihaknya mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Satu ya catatannya bahwa kami bekerja untuk rakyat. Itu saja mengikat kebersamaannya. Jadi warna politik perahu berbagai rupa, tapi kita akan berujung pada satu hal yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Buky menambahkan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Buky Wibawa Karya Guna nakhodai ADPSI periode 2024-2029
