Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa Karya Guna menegaskan perlu kajian mendalam terkait rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Bandung, yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar dan Farhan bahas Bandara Husein Sastranegara
Menurut Buky yang ditemui di Gedung DPRD Jabar Bandung, Kamis, usulan Farhan dari sisi semangat tidak ada yang salah, karena dengan dinonaktifkannya penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, salah satunya menyebabkan penurunan turis dari Malaysia ke Kota Bandung untuk berbelanja di Pasar Baru, bahkan mata uang Malaysia diterima di sana.
Kemudian dengan adanya salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang belum optimal, diputuskan Bandara Husein Sastranegara untuk ditutup dengan harapan bisa mengoptimalkan Kertajati, terutama setelah dibukanya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
"Tapi ternyata enggak, karena ada Whoosh ke Halim. Ini memang PR, lalu apakah dengan dihidupkan kembali Husein Sastranegara itu juga jalan keluar? Menurut saya, juga butuh kajian yang mendalam," kata Buky.
Pasalnya, kata Buky lagi, BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka memiliki nilai investasi yang tidak sedikit, namun memiliki pekerjaan rumah bagaimana BIJB Kertajati bisa hidup seperti yang diharapkan.
Sebagai salah satu jalan keluar, menurut Buky, pemerintah provinsi bisa membuka diri dan berkomunikasi untuk mengundang investor, semisal peluang pengembang untuk bisa mengelola wilayah-wilayah sekitar BIJB Kertajati menjadi aerocity.
"Nah sejauh mana itu bisa menarik ditawarkan kepada investor. Kalau menarik, menurut saya investor pasti ada," ujar Buky.
Terkait pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara yang bisa menggerus okupansi BIJB Kertajati ke depannya, Buky mengatakan harus ada strategi dan konsep perencanaan yang harus dibicarakan antara pemerintah provinsi dengan Angkasa Pura dan kementerian terkait, semisal dikonsentrasikan untuk haji dan umrah, serta untuk ekspor barang.
Atau, menurut Buky, apakah PT Dirgantara Indonesia (PTDI) atau PT Pindad bermigrasi termasuk fasilitas produksinya ke kawasan BIJB Kertajati, guna menghidupkan kawasan tersebut.