Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
Hal ini diberlakukan untuk memastikan kendaraan dinas hanya digunakan sesuai dengan tugas operasionalnya.
"ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik. Kendaraan dinas itu dipakai untuk dinas saja, sesuai area operasionalnya. Jangan dipakai mudik, apalagi unit di bawahnya," kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Farhan mengatakan larangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan fasilitas negara agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
Dia berharap para ASN dapat menjadi contoh dalam menaati aturan tersebut dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Selain itu Pemkot Bandung juga tengah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Salah satu langkah yang dilakukan, memantau terhadap kesiapan kendaraan umum.
"Pada 27 Maret kami bersama Dinas Perhubungan akan mulai memantau kesiapan kendaraan umum," kata dia.
