Apbd Jabar Belum Tersalurkan Rp8,03 Triliun

Antarajabar.com - Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang belum tersalurkan hingga Mei 2016 mencapai Rp8,034 triliun dan dalam waktu dekat ini anggaran tersebut akan segera dicairkan.

"Tidak ada kendala apapun dalam merealisasikan anggaran yang masih ada di APBD TA 2016 milik Jawa Barat. Ya itu dana akan segera dicairkan," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam siaran tertulisnya, Kamis.

Kamis siang, Aher menghadirI Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dalam rapat tersebut diketahui bahwa jingga Mei 2016, jumlah APBD yang belum tersalurkan atau masih tersimpan di bank mencapai Rp246 trliun dari seluruh APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Aher menjelaskan bahwa ada hal yang membuat APBD Jabar ini tidak cair dengan segera dan dirinya mencontohkan bahwa para pengusaha di Jawa Barat yang terlibat dalam proyek pemerintah seringkali tidak ingin mencairkan dananya ketika proyek tersebut selesai.

"Tapi ga ada masalah, karena di Jawa Barat itu ada perilaku para pengusaha yang tidak mencairkan anggaran ketika selesai proyek (per termin)," kata dia.

Ia mengatakan, pembayaran untuk setiap termin proyek misalkan dilakukan dalam empat termin namun para pengusaha menginginkan pembayaran dilakukan sekaligus atau tidak dilakukan ketika setiap termin proyek selesai dilakukan.

"Jadi kan harusnya ketika selesai seharusnya buru-buru diambil pengusaha (dananya). Tapi banyak pengusaha yang ketika mau dibayarkan, udahlah nanti saja sekalian. Jadikan proyek ini sudah jalan, pakai uang dia (pengusaha) tapi ada uang dari kita milik dia yang belum diambil.

"Nah, sekarang kita sedang mendesak kepada pengusaha, jangan dirapel loh. Pokoknya harus diambil, pokonya setiap punya di termin satu (proyek), silakan ambil, termin dua ambil," lanjut Aher.

Oleh karena itu ia meminta kepada para pengusaha yang terlibat dalam proyek Pemprov Jawa Barat segera mengambil dana yang telah menjadi haknya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan tidak berdampak pada sistem adminitrasi keuangan pemerintah.