Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa fokus utama 100 hari pemerintahannya adalah mengatasi masalah sampah di Kota Bandung.
"Nomor satu sampah dahulu karena sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari," ujar Farhan usai dilantik di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sampah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak ada yang mau bertanggung jawab mengurusnya.
Farhan menekankan pentingnya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mengembalikan pengelolaan sampah dengan tiga tahap utama, yaitu pemusnahan, pengolahan, dan pemilahan.
Tahap pertama adalah pemusnahan sampah, mengingat Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat akibat banjir sampah.
"Karena masa darurat sekarang adalah pemberantasan dahulu, pemberantasan sampah, dimusnahkan dahulu semua sampah karena sekarang Bandung banjir sampah," ucapnya.
Setelah tahap pemusnahan, lanjut dia, proses akan dilanjutkan dengan pengolahan sampah. Baru pada akhir tahun, edukasi tentang pemilahan sampah akan digencarkan.
Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa saat ini dari 1.560 rukun warga (RW) di Bandung, baru sekitar 400 RW yang berstatus bebas sampah.
Farhan menargetkan pada akhir Juni 2025 jumlah RW bebas sampah akan mencapai 500, kemudian pada akhir tahun 2025 sebanyak 1.000 RW.
Selanjutnya, pada tahun 2026, dia berharap seluruh kawasan di Bandung sudah bebas sampah.
"Pada tahun 2026 sudah 1.500 semua kawasan bebas sampah," kata dia.
Lebih lanjut Farhan memandang perlu pengelolaan sampah harus secara langsung agar tidak menumpuk.
"Sampah yang dihasilkan hari ini harus diselesaikan pada hari yang sama," jelaskan.
Ditegaskan pula bahwa tanggung jawab ini harus diemban oleh seluruh warga, termasuk dirinya sebagai wali kota.
"Karena mau wali kota sampai tukang becak semua produksi sampah," pungkasnya.
Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
