Bandung (ANTARA) - Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan bahwa hasil simulasi dari kebijakan efisiensi di Jawa Barat, ada penghematan hingga Rp3 triliun.
Penghematan senilai Rp3 triliun hasil simulasi ini, kata Herman, tinggal dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.
Baca juga: Bey: Efisiensi anggaran Jabar masih digodok, penekanan tak ganggu kinerja
"Dari kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan, harus sesuai Inpres 1 tahun 2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih jadi yang memutuskan gubernur," katanya di Kantor Bappeda Jabar, Senin petang.
Herman yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat ini, menjelaskan ada beberapa lini yang mampu dihemat, di antaranya belanja barang dan jasa, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
"Dari simulasi, terkumpul Rp3 triliun. Dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ucapnya.
Dari efisiensi ini, dia menegaskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat terbatas di Kantor Bappeda Jabar hari ini, agar jangan sampai langkah tersebut mengganggu layanan masyarakat dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
"Jangan sampai efisiensi, tapi IKU tereduksi. Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga ke depan belanja lebih efisien dan efektif," kata dia.
Herman menekankan bahwa TAPD memastikan angka Rp3 triliun ini juga tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi, utamanya jangan sampai dari efisiensi yang dilakukan berdampak negatif bagi masyarakat.
Yakni tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi menjaga situasi kondusif.
"Hemat kami, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. Tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien," kata Herman.
