Antarajabar.com - DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih mengoptimalkan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat karena masih banyak warga yang tidak memiliki toilet dan kesulitan dalam memperoleh air bersih.
"Program sabermas yang dilakukan Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar pada 2015 kemarin tergolong gagal. Selain lokasi pembangunannya yang tidak tepat, serapan anggaran program ini pun tidak maksimal," kata Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga, di Bandung, Minggu.
Menurut dia dari total anggaran program sanitasi berbasis masyarakat tahun 2015 sebesar Rp611 miliar yang terserap hanya sekitar 51 persennya.
"Hal ini menunjukkan bahwa Program Sabermas 2015 tidak terencana dengan baik. Dalam pelaksanaannya tidak menggembirakan. Ini sebuah perencanaan yang tidak matang," kata Yod.
Ia mengatakan rendahnya pembangunan sabermas 2015 ini karena koordinasi yang buruk antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak siap terkait program sabermas 2015.
Terlebih, lanjut dia, Pemprov Jawa Barat hanya membangun fisiknya saja, sedangkan untuk lahannya harus disediakan pemerintah kabupaten/kota sehingga dirinya meminta pemprov lebih mematangkan lagi program sabermas pada tahun ini.
"Saya minta harus pro-rakyat, ini kebutuhan rakyat banyak, khususnya masyarakat bawah. Sehingga masyarakat bisa mendapat air bersih, dan berperilaku hidup bersih sehat," kata dia.
Sementara itu anggota DPRD Jawa Barat lainnya, Sunatra, mengatakan terdapat sejumlah kabupaten/kota yang tidak tersentuh program sabermas 2015 padahal di daerah itu masih banyak warga yang tidak mengakses toilet dan air bersih.
"Sehingga ke depan perencanaannya harus matang agar tepat sasaran. Pendataan harus akurat, daerah mana saja yang benar-benar perlu sanitasi," katanya.
Dirinya menilai program sabermas ini kurang tepat jika dilakukan oleh Diskimrum Jabar dan seharusnya program sabermas ini menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Jabar karena menyangkut kesehatan masyarakat.
"Memang harusnya ini belanja di Dinas Kesehatan, karena ini kan fungsi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Kalau begini PHBS dianggap gagal," katanya.
