Cianjur (ANTARA) - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian terutama pertanian serta keterbatasan anggaran operasional termasuk di Cianjur, Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis.
"Kondisi ini mempengaruhi optimalisasi pelayanan pada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan," katanya.
Bahkan, di lapangan ungkap dia, ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
Beberapa tenaga yang ditempatkan berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian, sehingga hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit pertanian sangat spesifik.
Komisi II juga, tambah Lina, menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran operasional terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan, minim-nya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” katanya.
Dia menjelaskan kunjungan ke Cianjur yang dilakukan wakil rakyat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
Pewarta: Ahmad FikriEditor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
