Kuningan (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Suharto menampung aspirasi warga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jabar, terkait keterbatasan fiskal desa saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah Ciawigebang.
Toto dalam keterangannya di Kuningan, Jumat, mengatakan masalah anggaran, termasuk di Desa Pangkalan, menjadi salah satu persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat.
“Banyak dana desa terserap untuk program prioritas nasional, sehingga ruang pembiayaan kebutuhan lokal menjadi sempit,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak warga.
Ia memastikan aspirasi warga di Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah pelosok, terkait keterbatasan fiskal desa akan diperjuangkan dalam APBD Provinsi Jabar.
“Dalam kegiatan reses, banyak warga yang menyampaikan kebutuhan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta dukungan bagi sektor pertanian,” katanya.
Ia menegaskan reses merupakan instrumen konstitusional bagi anggota legislatif daerah, untuk memastikan kebijakan publik tidak terlepas dari realitas di lapangan.
Toto menyampaikan DPRD memiliki peran penting mengawal usulan pembangunan desa, agar dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran tingkat provinsi.
“Ada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus kami jalankan agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan Achmad Subagja mengatakan ruang fiskal desa semakin terbatas karena sebagian alokasi dana terserap untuk program nasional.
Ia mengakui kondisi tersebut, membuat beberapa kebutuhan mendesak belum bisa direalisasikan melalui APBDes.
Achmad menilai kegiatan rese dari DPRD Jabar, menjadi peluang strategis untuk menjembatani kebutuhan desa dengan kebijakan di tingkat lebih tinggi.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi, dapat membantu menjawab kebutuhan yang belum terbiayai di tingkat desa,” ucap dia.
