Cirebon (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, mengembangkan pertanian organik melalui program Sekolah Lapang Pertanian (SLP) yang melibatkan dua kelompok tani di daerah itu sebagai proyek percontohan.
Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan program ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pertanian organik berkelanjutan di Kota Cirebon, dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
Baca juga: Pemkot Cirebon menyasar kelurahan rawan pangan dalam program GPM
“Sebagai pilot project, kami melibatkan dua kelompok tani, yakni Sirandu dan Sipadu, dengan total luas lahan 8 hektare,” katanya, di Cirebon, Selasa.
Menurut dia, upaya itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki regulasi terkait pengembangan pertanian organik.
Untuk mendukung keberhasilannya, DKP3 menggandeng Kelompok Tani Sri Makmur dari Indramayu yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dan menjadi binaan Bank Indonesia.
“Kelompok Tani Sri Makmur juga rutin mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menjual beras organik. Ke depan, hasil panen dari program ini akan diserap oleh mereka untuk dipasarkan melalui GPM,” ujarnya.
Elmi menambahkan bahwa program ini akan dimulai pada musim tanam tahun ini, serta pihaknya melakukan sosialisasi kepada petani dan menyalurkan pupuk organik sebagai bagian dari persiapan awal.
Ia mengatakan saat ini terdapat sekitar 15 kelompok tani di Kota Cirebon dengan total luas lahan mencapai 111 hektare.
Namun, untuk tahap awal, penerapan pertanian organik baru dilakukan di 8 ha lahan milik dua kelompok tani tersebut.
“Jika hasilnya terbukti bagus, kami berharap lebih banyak kelompok tani yang beralih ke sistem pertanian organik. Selama ini banyak petani masih ragu karena khawatir produksi menurun,” katanya.