Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Ia mengatakan selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau sekitar 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri atas Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
Menko AHY harap program penanganan PPKS jadi solusi kebutuhan perumahan
Rabu, 18 Desember 2024 23:15 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) saat disambut Sekda Jabar Herman Suryatman (kiri) ketika datang ke Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024) petang. (ANTARA/Ricky Prayoga)
"Kemudian, dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey mengatakan selain mendapatkan fasilitas Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta/KK untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko AHY harap program penanganan PPKS jadi solusi perumahan
