"Jika dirupiahkan barang bukti itu sekitar Rp90 juta sampai Rp100 juta," kata Kapolres didampingi Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo.
Ia menyebutkan, perbuatan tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda sampai Rp10 miliar.
Kapolres menegaskan pengungkapan kasus penimbunan dan penjualan pupuk subsidi tanpa izin itu merupakan wujud komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan barang subsidi, dan menjaga stabilitas ekonomi.
"Penangkapan ini menunjukkan komitmen Polres Garut dalam menegakkan hukum dan menjaga kestabilan pasar, terutama terkait pupuk bersubsidi," katanya,.
Ia menambahkan, kasus tersebut masih akan terus dikembangkan karena kemungkinan ada tersangka lain, atau tempat lain yang modusnya sama di wilayah Kabupaten Garut.
"Kami masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pengembangan penyelidikan, semoga kasus ini bisa diungkap dengan tuntas," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polisi ungkap penimbunan 25 ton pupuk subsidi di Garut
Polisi ungkap kasus penimbunan 25 ton pupuk subsidi di Garut
Kamis, 31 Oktober 2024 18:53 WIB
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang mengecek karung berisikan pupuk subsidi yang disita karena dijual tanpa izin saat jumpa pers di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024). (ANTARA/Feri Purnama)
